POLHUKAM.ID - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri masih menyelidiki laporan yang dilayangkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus Razman Arif Nasution yang membuat gaduh dalam ruang sidang pada Kamis (6/2/2025).
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengirim surat panggilan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, namun belum dipenuhi.
Kemudian Razman menerangkan bahwa dirinya akan menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai terlapor pada awal Maret 2025.
“Saudara Razman kemarin sudah dipanggil, tidak bisa hadir dan menyampaikan bahwa nanti akan memenuhi undangan klarifikasi tanggal 4 Maret 2025,” kata Djuhandani, di Bareskrim Polri, pada Jumat (21/2/2025).
Lebih lanjut Djuhandani mengungkapkan bahwa saat ini tim penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal ini termasuk pengacara Hotman Paris yang berseteru dengan Razman dalam persidangan.
“Kami sudah memeriksa beberapa saksi termasuk Hotman Paris. Disamping itu kami masih melengkapi beberapa hal yang perlu kita dalami dari pelapor karena sampai saat ini pelapor belum secara lengkap memberikan keterangan,” jelas Djuhandani.
“Untuk prosesnya kita akan segera mempercepat apakah ini bisa dinaikan ke proses lebih lanjut atau tidak. Jadi kita tetap berupaya secepatnya untuk menjawab kasusnya seperti apa,” sambungnya.
Untuk diketahui, PN Jakut melaporkan Razman Nasution ke Bareskrim Polri pada Selasa (11/2) terkait kegaduhan dalam ruang sidang yang terjadi pada Kamis (6/2).
Laporan yang diajukan oleh Ketua PN Jakut, Ibrahim Palino, tersebut telah diterima dengan laporan polisi dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.
Selain Razman, PN Jakut juga melaporkan beberapa orang lainnya. Akan tetapi, tidak diungkapkan nama-nama pihak terlapor lainnya.
Humas PN Jakut Maryono mengatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah kegaduhan yang terjadi di dalam ruang sidang antara Razman Nasution dengan pengacara Hotman Paris Hutapea.
Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 335 KUHP terkait perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 KUHP terkait penghinaan badan hukum, dan Pasal 217 KUHP terkait membuat gaduh di ruang sidang.
Lalu, barang bukti yang diserahkan berupa rekaman video saat kegaduhan terjadi.
Sumber: tvone
Artikel Terkait
OTT KPK Gagalkan Gubernur Riau Kabur, Ini Identitas dan Modus yang Bikin Heboh
BREAKING: KPK Umumkan Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Pagi Ini! Ini Fakta OTT dan Uang Sitaan Rp1 Miliar+
Ustadz Abdul Somad Beri Dukungan Usai Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Ini Pesan Hadistnya
OTT KPK! Harta Fantastis Gubernur Riau Abdul Wahid Tembus Rp4,8 Miliar, Ini Rinciannya