Pemakzulan Wapres Gibran Secara Politik Sulit Diwujudkan, Rocky Gerung Beberkan Alasannya!

POLHUKAM.ID - Rocky Gerung memberikan analisa bahwa pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka akan sangat sulit diwujudkan secara politik.

Menurut Rocky Gerung, usulan pemakzulan Gibran ini sah secara konstitusi. Pencopotan Gibran dari kursi Wapres, secara normatif memang dimungkinkan.

Menurut Rocky, usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka sah secara konstitusional, meskipun sangat sulit secara politik.

"Secara normatif memang dimungkinkan, bukan sekadar teoritis, tetapi normatif karena normanya ada di dalam konstitusi. Tapi secara politis mungkin apa tidak?" tanya Rocky Gerung seperti dilihat di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis 8 Mei 2025.

Rocky menjelaskan, proses pemakzulan harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini mayoritas dikuasai partai-partai pendukung pemerintah dalam Koalisi Merah Putih.

Setelah itu, usulan pemakzulan mesti diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai apakah ada pelanggaran konstitusi oleh Gibran.

Rocky juga menyinggung sikap Prabowo dalam acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI-Polri, yang menurutnya masih dalam tahap mencoba memahami situasi politik saat ini.

Menurut Rocky Gerung, meskipun peluang pemakzulan Gibran secara hukum terbuka, kekuatan politik menjadi penentu utama.

“Yang berat justru yang jadi pertaruhan mereka yang menginginkan pemakzulan Gibran. Artinya pengondisian politik harus dimungkinkan supaya ada jalan untuk membawa Gibran melalui mekanisme teoritis tadi," jelasnya.

Ia menilai isu ini akan terus berkembang dan menjadi tekanan tersendiri bagi stabilitas politik nasional, khususnya terhadap kepemimpinan Prabowo.

Usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dipandang Rocky Gerung bisa mengganggu psikologis kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemakzulan Gibran itu sudah jadi isu utama yang mengganggu psikologi kepemimpinan presiden," tegas Rocky Gerung soal Wapres Gibran ini.

Rocky Gerung Analisa Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang Minta Wapres Gibran Dimakzulkan

Pengamat politik Rocky Gerung memberikan analisa mengenai tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI dimana salah satunya meminta Wapres Gibran Rakabuming dimakzulkan.

Menurut Rocky Gerung, kritik dari kalangan Forum Purnawirawan TNI tetap memiliki posisi moral di tengah masyarakat.

Menurutnya, suara kritis anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini harus dihargai pemerintah Prabowo-Gibran.

Meskipun pembela Wapres Gibran saat ini menyindir sebagian dari purnawirawan tersebut berasal dari rezim Orde Baru (Orba).

"Kalau dia dibatalkan hanya karena purnawirawan ini mantan Orde Baru berarti kita teruskan kerusakan moral," kata Rocky lewat kanal YouTube pribadinya, Senin 5 Mei 2025.

Rocky menegaskan seharusnya bukan latar belakang purnawirawan yang menjadi fokus, melainkan nilai moral yang mereka suarakan.

Ia menilai kemarahan publik terhadap situasi politik saat ini harus dilihat dari substansi pesan, bukan siapa yang menyampaikan.

"Jadi kalau kita bikin analisis kajian etik, yang kita lihat value-nya apa, bukan messenger-nya yang kita persoalkan," tegas Rocky Gerung.

Rocky juga menyinggung perbandingan antara purnawirawan dan kelompok mahasiswa seperti BEM UI.

Dalam pandangan Rocky, meskipun keduanya berasal dari latar belakang berbeda, suara kritis yang muncul tetap harus dihargai jika membawa nilai etis dan rasional bagi bangsa.

Mutasi Letjen Kunto Arief

Dalam sebuah wawancara terbaru, Rocky Gerung juga memberikan analisa mengenai mutasi yang terjadi pada Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Rocky menyebut keputusan itu bukan sekadar urusan administrasi TNI, melainkan jejak kekuasaan yang membelah institusi dan mempertegas adanya ‘dua matahari’ dalam politik Indonesia.

"Ini tidak mungkin semata keputusan Panglima. Hanya kekuasaan yang lebih tinggi yang bisa membatalkan mutasi seperti itu," ujar Rocky.

Rocky Gerung merujuk pada peran Jokowi sebagai mantan Presiden yang disebut-sebut masih punya kendali informal terhadap institusi strategis seperti TNI.

Sumber: PojokSatu