Ramadan di Ambang Krisis: Imam Al-Aqsa Ditahan, Israel Picu Ketegangan Baru di Yerusalem

Kebijakan Pengendalian Tanah dan Peringatan Internasional

Israel juga dilaporkan memulai kembali proses pendaftaran tanah di Tepi Barat, langkah pertama sejak 1967 yang memungkinkan pencatatan tanah sebagai "milik negara". Kebijakan ini menuai kecaman internasional.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengecam langkah tersebut sebagai aksi yang mempercepat pengambilalihan wilayah Palestina dan merusak prospek perdamaian. Peringatan serupa disampaikan Raja Abdullah II dari Yordania, yang menyatakan bahwa pembatasan akses jelang Ramadan berpotensi memicu ketegangan regional yang lebih luas.

Kesiapan Militer Israel dan Larangan bagi Pekerja Palestina

Menjelang Ramadan 2026, kesiapan militer Israel tampak meningkat. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letjen Eyal Zamir, menyatakan tahun ini sebagai "tahun keputusan" dengan rencana operasi di berbagai front. Selain itu, sekitar 140.000 pekerja Palestina dilarang masuk Israel sejak perang di Gaza, yang dikhawatirkan dapat meningkatkan ketidakstabilan ekonomi dan keamanan.

Seruan untuk Tindakan Diplomatik dan Kekhawatiran Menjelang Ramadan

Pemimpin Palestina menyerukan tindakan tegas dari dunia internasional untuk memastikan hak beribadah dihormati dan status hukum Al-Aqsa dijaga. Dengan Ramadan yang tinggal hitungan hari, kombinasi penahanan tokoh agama, pembatasan ibadah, operasi militer, dan pengendalian tanah dinilai berpotensi memicu ketegangan lebih luas di kawasan yang sudah sensitif ini.

Situasi terkini di Yerusalem dan Tepi Barat menjadi ujian berat bagi stabilitas kawasan serta efektivitas diplomasi internasional dalam mencegah eskalasi konflik yang lebih besar.