Sebagai mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM, Koentjoro memastikan bahwa selama masa jabatannya, tidak pernah ada pembahasan resmi mengenai ijazah Presiden Jokowi di forum Dewan Guru Besar.
“Saya pernah membicarakan secara informal dengan beberapa rekan, tetapi tidak pernah ada rapat formal membahas keaslian ijazah Jokowi. Jadi kalau ada yang mengklaim mewakili UGM, harus dipertanyakan landasannya,” jelasnya.
Riset Harus Valid dan Bertanggung Jawab
Koentjoro juga mengkritik metode riset yang digunakan oleh sejumlah pihak yang menggugat keaslian ijazah Jokowi.
“Mengaku sebagai peneliti tapi tidak jelas sumber datanya, itu merusak marwah dunia akademik. Riset yang baik harus bisa diuji dan dikaji oleh publik ilmiah, bukan sekadar viral di media sosial,” tegasnya.
Koentjoro menyampaikan, apabila benar ada keraguan soal ijazah Presiden, maka cara paling tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui jalur hukum dan permintaan resmi kepada instansi terkait, dalam hal ini UGM dan Kementerian Pendidikan.
“Kalau benar ingin tahu, ajukan permintaan resmi. Kalau hanya membuat gaduh, maka ini bukan soal akademik lagi, tapi sudah masuk wilayah politisasi,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa integritas akademik harus dijaga oleh semua civitas academica, termasuk dalam menanggapi isu politik.
“Jangan sampai dunia kampus digunakan sebagai panggung politik praktis. UGM harus tetap independen dan menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah,” tutupnya.
[FULL VIDEO]
Sumber: Sawitku
Artikel Terkait
Mahasiswa Unud Bali Tewas Bunuh Diri, Diduga Kuat Akibat Bullying dari Teman Kampus
Viral Daftar Nama Pembully di Timothy Trending, Karyawan Terancam Blacklist HRD?
Misteri Perampokan Louvre Paris: Museum Terkenal Dunia Ditutup Sementara!
Bahlil Ungkap Prabowo Sering Tegur Dirinya: Saya Setiap Dipanggil Pasti Ditegur