Faktor kedua, menurut Radjasa, adalah pembelokan isu demonstrasi.
Gerakan yang awalnya menyuarakan tuntutan penangkapan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, secara sistematis digeser menjadi isu pembubaran DPR dengan tuduhan hedonisme.
"Isu awal demonstrasi yang menuntut penangkapan Jokowi dan Gibran dibelokkan menjadi isu pembubaran DPR karena dianggap hedonis dan tidak layak menjadi wakil rakyat," ungkapnya.
Lebih jauh, ia mengklaim adanya keterlibatan aparat dalam mengeskalasi situasi.
Radjasa secara spesifik menyebut istilah "Geng Solo", sebutan yang kerap merujuk pada lingkaran perwira tinggi TNI-Polri yang pernah bertugas di Surakarta semasa kepemimpinan Jokowi, sebagai pengendali di lapangan.
Ia menuding aparat kepolisian seolah sengaja membiarkan situasi memanas untuk menciptakan citra bahwa pemerintahan Prabowo represif dan gagal mengendalikan keamanan.
Beberapa kejanggalan dalam penanganan demo turut menjadi sorotannya, termasuk klaim bahwa polisi tidak memberikan perlawanan yang berarti pada awalnya dan adanya keterlibatan tentara yang dinilai tidak lazim dalam penanganan unjuk rasa.
Hal ini, menurutnya, memperkuat dugaan bahwa kericuhan tersebut adalah bagian dari sebuah desain besar untuk menggoyang kursi Presiden Prabowo dari dalam.
👇👇
tags
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Selat Malaka Vs Selat Hormuz: Gila! RI Mau Tarik Pajak Kapal Asing, Singapura Langsung Murka
Golkar Setuju! Pembatasan Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode, Ini Alasannya
Syekh Ahmad Al Misry Ditantang Mubahalah: Ritual Laknat Allah Jadi Jalan Terakhir Pembuktian?
Politik Dinasti Keluarga Masud di Kaltim: Bara Kemarahan Rakyat yang Siap Meledak