Said Didu Kena Musibah, Minta Bantuan Masyarakat Cari Motornya yang Hilang

POLHUKAM.ID  - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu kini tengah diterpa musibah.

Sepeda motor kesayangannya, Honda Scoopy raib dicuri orang.

Kabar duka itu disampaikan Said Didu lewat twitter atau X pribadinya @msaid_didu pada Minggu (28/9/2025).

Dalam unggahannya, ia menyebutkan secara rinci ciri-ciri sepeda motor kesayangannya yang hilang.

Sepeda motor itu Honda Scoopy berwarna biru dan cokelat muda, dengan nomor polisi AG 5267 ECF.

Terakhir diketahui, sepeda motor jenis matic itu diparkirkan di kawasan pertokoan Ruko Arcade Citra Raya, tepatnya di depan sebuah gerai roti bernama Mako Bakery, Jalan Citra Raya Boulevard, Blok A No. 07, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Minggu (28/9/2025).

Said Didu berharap masyarakat yang menemukan atau mengetahui keberadaan sepeda motor itu dapat segera melapor ke kantor polisi terdekat.

"Bagi yang ketemu mohon bantuan laporkan ke Polisi terdekat," tulisnya.

Postingan tersebut disambut ramai masyarakat.

Beragam pendapat dituliskan bersusulan dalam kolom komentar postingannya.

Sebagian besar menyangsikan sepeda motor Said Didu bisa diketemukan oleh pihak Kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat terkait laporan kehilangan tersebut. 

@abah_mumtaz: Kalimat terakhir nya Baik nya di Revisi:

"Jika ada Masyarakat yg Budiman Menemukan, Tolong laporkan & bawa ke Kantor DamKar. Atau bisa Langsung ke Pemilik" Biaya Politik nya Lebih besar dibanding Harga Motor nya jk berurusan dgn Parcok

@dydion9: Kok bisa pak,bukanya Scoopy sekarang sudah kunci keyless

@Legislator75: Gak kan mngkin kembali, tpi paling tdk ada bukti lapor hilang dri parcok biar gak bayar pajak dn mnghapus pajak progresif

@Naver13: Hati2  buat  Rekan2 , belum 1 bulan tetangga sudah kehilangan 2 Motor

@imaqueennz: Susah klo motor ilang apalagi lapornya ke Polisi. Ttp ga bakal ketemu. Sekalipun ada bukti CCTV. Pengalaman 2x soalnya yang berujung ikhlas 

@donad4656: i Konoha kalo motor ilang,, 99 persen kagak ketemu,, paling balik asuransinya doank, kalo masih ada asuransi

@yusti666: Misalnya rakyat jelata kek saya yg kehilangan gak akan nulis "laporkan ke polisi terdekat" pak tapi "info ke saya nmr wa"

@WAHYU_UNIFORM: Semoga lekas diketemukan. Banyak CCTV yg bs dibuka oleh petugas untuk melacaknya.

@SMujsin:AG plat motor daerah saya Prof @msaid_didu bantu RT

@AchungAroo90970: aaaah paling juga wasalam, mobil saya dibawa kabur bajingan sdh 5 thn lebih sampai sekarang wasalam.

@StarcaseX66003: Sdh gak percaya lapor kepolisi Pak Said ntar yg nolong jadi tumbal sebagai pencuri krn klo gak ada tersangka kasus pencurian gak bisa mencapai target buat naik jabatan jd hrs dibuat sebisa mungkin korbanin org lain

@Agoenk_Noegroz: Selasa saya genio juga hilang pak. Lagi susah cari uang, perut tidak bisa diajak kompromi. Tanpa mikir panjang, ga peduli hak/ bukan semua disikat...

@doblang_08: Polisi suka ga serius nangani kehilangan motor om

@arie_EVholiq: Polisi itu sebenarnya gampang aja buat menemukan/menangkap pelaku curanmor. Tapi ga mau karena ga ada duitnya. Otak polisi mulai masuk sdh duit duit duit dan duit buat balikin modal, modal balik tapi sdh mengakar diotak jadi lanjut terus.

@arman041411: Yang penting laporan aja dulu, walaupun kita tau mereka gak akan bergerak untuk mencari.

@YudhaNaren78184: Apa iya ditindaklanjuti pak didu?

Said Didu Kritik Keras MBG: Keracunan-Habiskan Uang Rakyat Ratusan Triliun

Sebelum mengunggah sepeda motornya hilang, dirinya menuliskan pendapatnya soal maraknya keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rentetan kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Nusantara dalam sepekan belakangan disesalkan banyak pihak.

Program yang senyatanya bertujuan untuk mencegah stunting itu justru menuai menuai kritik dari masyarakat. 

Satu di antaranya dilontarkan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Dirinya menilai Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Giban Rakabuming Raka itu menyimpan banyak persoalan di lapangan.

Said Didu menyampaikan enam poin yang menurutnya merupakan fakta lapangan dari pelaksanaan program tersebut. 

Di antaranya, ia menyebut telah terjadi kasus keracunan makanan, rendahnya minat siswa terhadap makanan yang disediakan, hingga meningkatnya beban psikologis siswa dan guru.

"Fakta di lapangan: keracunan, sebagian besar anak-anak sekolah tidak suka, MBG bahkan sudah menjadi beban psikologis anak-anak sekolah," ungkap Said Didu lewat twitter atau X pribadinya, @msaid_didu pada Selasa (23/9/2025).

"Guru-guru habiskan waktu sekitar dua jam untuk ngatur makan anak-anak sekolah lewat MBG, rawan sabotase, dan habiskan uang rakyat ratusan triliun,” bebernya.

Pernyataan Said Didu itu merujuk pemberitaan Kompas.com pada hari ini, Selasa (23/9/2025).

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Badan Bizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti dengan pemberian bantuan uang tunai. 

Ia menilai, pemberian uang tunai untuk rakyat yang membutuhkan sudah diwakili oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Program MBG pun sudah didiskusikan dan dirancang sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto. 

"Program ini dirancang, kan sudah diskusi lama. Dan program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada Bantuan Langsung Tunai. Jadi kita tidak ingin melakukan itu," kata Dadan usai konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Dadan beralasan, pemberian uang tunai justru akan mempermudah penyelewengan.

Ia mencontohkan satu kasus di Sumatera Utara, ketika salah seorang warga memanfaatkan dana bantuan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik anak untuk membayar hal lain, bukan SPP sekolah.

Di sisi lain, kata Dadan saat mengemukakan argumen mengenai penolakan penggantian MBG dengan uang tunai, program MBG dijalankan untuk meningkatkan dan memutarkan rantai pasok ekonomi desa hingga terbentuk ekosistem. 

"Kita kan ingin membangun rantai pasok, membentuk ekosistem. Satu SPPG (dapur umum) itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal," ucapnya.

Setiap SPPG, kata Dadan, membutuhkan sekitar 5 ton beras. 

Beras itu diserap dari daerah setempat ataupun daerah penghasil beras.

Oleh karenanya, petani mendapatkan permintaan tinggi sehingga nilai tukarnya pun terjaga. 

"Satu SPPG itu kan setiap bulan butuh 5 ton beras. Itu setara dengan 10 ton gabah kering giling. Jadi berapa hektar? Ada 2 hektar luas panen yang (dimanfaatkan) satu SPPG," jelas Dadan.

Beragam pendapat pun bersusulan mengisi kolom komentarnya.

@bhsmozady: banyaknya kasus keracunan MBG tapi ga ada yg ditindak oleh aparat penegak hukum. ga ada penyelidikan padahal kasus berulang.... keracunan makanan di luar MBG apa itu di hajatan dll selalu diselidiki dan biasane ada tersangka.. pembiaran terstruktur...

@seringham62617: Makanan Bergizi Gratis jgn dihapus, cukup dievaluasi. Yg menolak rata-rata sudah tak punya anak sekolah, jadi tak merasakan manfaatnya. Padahal bagi keluarga kecil, satu porsi bergizi buat anak sangat berarti. Jgn sampai kepentingan politik menutup mata pada masa depan generasi

@Singa_Nala: Tetangga saya baru dapat proyek itu, kalau dihentikan dia gak balik modal dong 

@NasQorni: Program MBG yang tidak tepat juga tidak sesuai rencana, malahan sebalik nya bikin susah orang tua murid juga guru2 nya di sekolah, dasar belgedes prettt

Diketahui, sejumlah kasus keracunan massal terkait MBG menimbulkan kekhawatiran publik.

Pada Senin (5/5/2025), sebanyak 121 siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.

Kejadian serupa terjadi di Sleman, DIY pada Rabu (13/8/2025), melibatkan siswa dari tiga SMP. Sementara di Garut, Jawa Barat, sebanyak 569 siswa mengalami gejala serupa pada pertengahan September.

Kasus terbaru tercatat di Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (16/9/2025), di mana 46 siswa mual dan pusing setelah menyantap menu ayam woku yang disajikan dalam program MBG.

Beberapa di antaranya harus mendapat perawatan medis.

Ikatan Alumni Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Pasalnya, meski program MBG dinilai sebagai program strategis dalam upaya pengentasan stunting dan pembangunan sumber daya manusia, IKA ISMEI menilai masih banyak kendala yang harus segera dibenahi, terutama menyangkut keamanan pangan, distribusi dapur, dan pengawasan lapangan.

Hal ini menyusul sejumlah insiden yang mencuat dalam beberapa bulan terakhir.

"IKA ISMEI menekankan MBG harus tetap berlanjut, bukan dihentikan, karena manfaat jangka panjangnya sangat besar bagi generasi penerus bangsa," ungkap Ketua Umum IKA ISMEI, Bahtiar Sebayang dalam siaran tertulis pada Senin (22/9/2025).

"Namun, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan, terutama di titik-titik yang telah menimbulkan dampak negatif seperti keracunan, makanan basi, distribusi buruk, dan ketidakmampuan dalam menjaga standar hygiene dan keamanan pangan," bebernya. 

"Program MBG ini sebetulnya adalah investasi masa depan. Untuk anak-anak, ibu hamil, untuk memperbaiki gizi dan menangani stunting, juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal karena melibatkan UMKM, mitra dapur, dan penyedia bahan baku lokal," ungkapnya.

"Program bagus, sangat dibutuhkan," tambah Bahtiar.

Tak hanya banyaknya kasus keracunan, IKA ISMEI menyoroti belum meratanya penyaluran MBG.

Wilayah Indonesia Timur, misalnya, masih menghadapi kendala dalam kesiapan operasional maupun infrastruktur pendukung.

Hingga Agustus 2025, tercatat hanya 6.000 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. 

Padahal Pemerintah menargetkan total sebanyak 30.000 dapur MBG aktif hingga Desember 2025 dengan jangkaauan 82,9 juta jiwa pada akhir tahun 2025. 

"Artinya, masih ada sekitar 24.000 dapur yang harus dibangun atau diverifikasi dalam waktu yang relatif singkat," imbuhnya.

Terkait hal tersebut, IKA ISMEI mengajukan lima langkah perbaikan, yaitu:

Evaluasi menyeluruh SOP: mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dan penyajian.

Pengawasan ketat lintas lembaga: melibatkan Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, ahli gizi, dan lembaga independen.

Perbaikan wilayah prioritas: fokus pada daerah dengan insiden tertinggi seperti Garut, Brebes, Sukoharjo, serta wilayah Indonesia Timur.

Menjamin keberlanjutan program: menjadikan MBG sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Komitmen penyelenggara yayasan: memastikan tidak ada penyelewengan dan menjaga kualitas dapur MBG sesuai standar keamanan pangan.

"Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKA ISMEI juga meminta pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama agar MBG berjalan dengan baik, aman, dan mampu memberdayakan ekonomi lokal," jelasnya

Sumber: Wartakota