Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menggebrak dengan surat edaran yang mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga warga Jabar menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai donasi sukarela untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
Gerakan ini, yang dinamai "Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu)" atau "gerakan bersama-sama sehari seribu", langsung viral di media sosial, memicu pujian atas semangat gotong royong tapi juga kritik karena dianggap membebani warga di tengah biaya hidup tinggi.
Surat edaran nomor 149/PMD.03.04/KESRA, yang diterbitkan pada 1 Oktober 2025, ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jabar, kepala OPD provinsi hingga kabupaten/kota, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Jabar.
"Melalui gerakan rereongan poe ibu ini, kami mengimbau dan mengajak tiap individu ASN, siswa sekolah, dan warga masyarakat untuk menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai bentuk kesetiakawanan sosial dan kesukarelawanan sosial," tulis KDM dalam surat tersebut, menekankan prinsip "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat" untuk wujudkan visi Jawa Barat Istimewa.
Alasan utama KDM membuat surat edaran ini, menurut penjelasan resminya, adalah untuk menjawab kebutuhan darurat dan mendesak masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan yang sering terabaikan akibat keterbatasan anggaran daerah.
Gerakan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menekankan peran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui nilai budaya bangsa, kesetiakawanan, dan kearifan lokal.
"Kontribusi sederhana ini bermakna besar, seperti rereongan (gotong royong) Sunda yang sudah jadi warisan leluhur," ujar KDM.
Dana akan dikelola transparan melalui rekening khusus Bank BJB dengan format "Rereongan Poe Ibu - [nama instansi/sekolah/unsur masyarakat]".
Pengumpulan donasi dilakukan secara mandiri oleh pengelola setempat, dengan pelaporan melalui aplikasi Sapawarga atau portal layanan publik Pemprov Jabar, plus hashtag #RereonganPoeIbu di media sosial.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Adi Komar menjelaskan, "Ini wadah donasi publik resmi untuk bantu siswa kurang mampu beli buku atau obat, atau fasilitasi sekolah rusak. Bukan pajak, tapi sukarela yang bisa picu dampak Rp36,5 miliar per tahun jika 100 juta warga ikut."
KDM juga mendorong kepala OPD dan Kemenag sosialisasi ke ASN, non-ASN, dan siswa untuk partisipasi maksimal.
Gerakan ini disebut bukan paksaan, tetapi ajakan budaya untuk saling bantu. Selain itu, ini bagian dari visi Jabar Istimewa.
Sumber: disway
Foto: KDM usai rapat koordinasi bersama kepala daerah terkait infrastruktur di Gedung Pakuan.-Hendrik Muchlison/Jabar Ekspres-
Artikel Terkait
Pansus KTR Keukeuh Loloskan Pasal Larangan Penjualan Meski Ditolak Pedagang
Basarnas Kaget Temukan Body Part di Reruntuhan Ponpes Sidoarjo, Bantah akibat Alat Berat
Acara Roy Suryo Dkk di Malang Dibubarkan Massa
Buronan Penilep Dana Gadis Pesawaran Ditangkap