Utang Kereta Cepat Whoosh: Bom Waktu Keuangan yang Bukan Tanggungan APBN?

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menghadapi tantangan keuangan serius. Utang proyek yang membengkak ke China dideskripsikan sebagai bom waktu yang berpotensi memicu masalah besar.

Pembengkakan Biaya dan Tambahan Utang

Kereta cepat yang beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai 1,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 19,54 triliun. Untuk menutupi sebagian biaya ini, proyek menambah pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total sekitar Rp 6,98 triliun.

Penolakan Bantuan dari APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak jika pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) berada di bawah naungan Danantara yang memiliki manajemen dan dividen sendiri.

Purbaya menegaskan bahwa Danantara mengantongi dividen sekitar Rp 80 triliun dalam setahun, sehingga seharusnya mampu mengatasi masalah ini tanpa pembiayaan dari pemerintah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, yang menegaskan bahwa utang ini bersifat business to business dan bukan utang pemerintah.

Struktur Kepemilikan dan Beban KAI

PT KCIC adalah perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dengan saham 60%, dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, dengan saham 40%. Komposisi pemegang saham PSBI didominasi oleh BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara I.

Total utang proyek yang ditanggung melalui KCIC mencapai Rp 116 triliun, yang menjadi beban berat terutama bagi PT KAI. Kinerja keuangan KAI terdampak, dimana perseroan masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

Peringatan dan Status Bom Waktu

Mantan Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, telah lama mengkhawatirkan masalah ini. Ia menyatakan bahwa sejak membaca studi kelayakan, asumsi-asumsi yang ada sudah menunjukkan potensi masalah besar. Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Direktur Utama KAI saat ini, Bobby Rasyidin, yang secara terbuka menyebut kereta cepat Whoosh sebagai "bom waktu" bagi perseroan. Langkah koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anggara Nusantara (BPI Danantara) sedang disiapkan untuk membahas solusi utang proyek ini.

Sumber Artikel Asli: Polhukam.id