Viral! Disdik Sumut Buka Suara Soal Siswi SMAN 1 Gunung Sitoli Dilarang Ujian Gara-gara Tunggakan SPP

Kesalahan Kepala Sekolah dan Ancaman Sanksi

Alexander menegaskan bahwa SPP bersifat sumbangan dan tidak boleh dipaksakan. Atas insiden ini, Kepala Sekolah sementara waktu dinonaktifkan dari jabatannya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dua kesalahan yang disoroti adalah:

1. Pemaksaan Pembayaran SPP: Tindakan ini dinilai melanggar aturan karena sifat SPP yang seharusnya sukarela.
2. Penyalahgunaan Peruntukan SPP: Diduga dana SPP digunakan untuk tunjangan guru ASN, yang tidak diperbolehkan. Dana SPP seharusnya hanya untuk guru honorer non-ASN.

Alexander menegaskan bahwa jika Kepala Sekolah terbukti bersalah, maka sanksi pencopotan jabatan akan diberlakukan.

Respon Gubernur Sumut

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga menanggapi kasus ini. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada hal-hal terkait pembayaran yang menghalangi siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, terlebih ujian. Bobby berjanji akan mengecek dan menindak tegas pihak sekolah jika terbukti bersalah.

Program Sekolah Gratis di Nias

Alexander Sinulingga juga mengklarifikasi bahwa program sekolah gratis untuk Kabupaten Nias baru akan berjalan pada tahun 2026 mendatang. Hal ini menjadi penjelasan mengapa pungutan SPP masih berlaku di wilayah tersebut saat ini.

Sumber: Tribunnews