Solusi Bisnis yang Diperlukan
Yang dibutuhkan dalam penyelesaian utang KCJB ini adalah renegosiasi dan restrukturisasi murni di tingkat korporasi. Pihak China juga terlibat dalam komitmen awal yang tanpa dukungan APBN dan jaminan pemerintah. Tim renegosiasi seharusnya berasal dari para pihak yang bekerjasama, yaitu PT KAI dan PT KCIC, untuk mencari penyelesaian win-win solution terkait kerugian yang mungkin diderita.
Dampak Keterlibatan APBN dan BUMN
Pembentukan tim melalui Keppres sama saja melibatkan pemerintah dan berpotensi menggunakan APBN. Keterlibatan BPI Danantara juga dapat diartikan sebagai penggunaan laba atau dividen BUMN, yang merupakan uang negara. Risiko bisnis seharusnya menjadi tanggung jawab para perancang awal proyek, bukan dipindahkan kepada negara.
Jika pemerintah dan APBN selalu turun tangan menanggung risiko bisnis, seharusnya pelaku UMKM juga mendapat perlakuan yang sama, bukan hanya proyek strategis tertentu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah fair jika kewenangan jabatan digunakan untuk menyelesaikan masalah korporasi?
Sumber: rmol.id
Artikel Terkait
Habib Bahar bin Smith Ditahan! Ini Pasal Berat yang Menghantuinya
Rahasia Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kunci: Isu Polri, Gaza, dan Pemberantasan Korupsi Terbongkar!
Ancaman Pistol Ussama ke Bayi Ressa: Fakta Kelam yang Ditutupi Denada Selama 24 Tahun
Santunan Rp15 Juta Cair! Ini Rincian Bantuan Lengkap Kemensos untuk Korban Banjir Sumatra