Solusi Bisnis yang Diperlukan
Yang dibutuhkan dalam penyelesaian utang KCJB ini adalah renegosiasi dan restrukturisasi murni di tingkat korporasi. Pihak China juga terlibat dalam komitmen awal yang tanpa dukungan APBN dan jaminan pemerintah. Tim renegosiasi seharusnya berasal dari para pihak yang bekerjasama, yaitu PT KAI dan PT KCIC, untuk mencari penyelesaian win-win solution terkait kerugian yang mungkin diderita.
Dampak Keterlibatan APBN dan BUMN
Pembentukan tim melalui Keppres sama saja melibatkan pemerintah dan berpotensi menggunakan APBN. Keterlibatan BPI Danantara juga dapat diartikan sebagai penggunaan laba atau dividen BUMN, yang merupakan uang negara. Risiko bisnis seharusnya menjadi tanggung jawab para perancang awal proyek, bukan dipindahkan kepada negara.
Jika pemerintah dan APBN selalu turun tangan menanggung risiko bisnis, seharusnya pelaku UMKM juga mendapat perlakuan yang sama, bukan hanya proyek strategis tertentu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah fair jika kewenangan jabatan digunakan untuk menyelesaikan masalah korporasi?
Sumber: rmol.id
Artikel Terkait
Polisi Gerebek Pesta Gay di Surabaya, Ini Kronologi Lengkap yang Berawal dari Laporan Warga
Bocoran Dokumen hingga Pengacara! 4 Kesamaan Mengejutkan Proses Perceraian Andre Taulany dan Baim Wong
Sengkarut Utang Whoosh: Alasan Jokowi Tegaskan KCJB Bukan untuk Cari Untung
Satu Kembali, Sisanya Hilang: Daftar Lengkap Perhiasan yang Dicuri dari Louvre Paris