Solusi Bisnis yang Diperlukan
Yang dibutuhkan dalam penyelesaian utang KCJB ini adalah renegosiasi dan restrukturisasi murni di tingkat korporasi. Pihak China juga terlibat dalam komitmen awal yang tanpa dukungan APBN dan jaminan pemerintah. Tim renegosiasi seharusnya berasal dari para pihak yang bekerjasama, yaitu PT KAI dan PT KCIC, untuk mencari penyelesaian win-win solution terkait kerugian yang mungkin diderita.
Dampak Keterlibatan APBN dan BUMN
Pembentukan tim melalui Keppres sama saja melibatkan pemerintah dan berpotensi menggunakan APBN. Keterlibatan BPI Danantara juga dapat diartikan sebagai penggunaan laba atau dividen BUMN, yang merupakan uang negara. Risiko bisnis seharusnya menjadi tanggung jawab para perancang awal proyek, bukan dipindahkan kepada negara.
Jika pemerintah dan APBN selalu turun tangan menanggung risiko bisnis, seharusnya pelaku UMKM juga mendapat perlakuan yang sama, bukan hanya proyek strategis tertentu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah fair jika kewenangan jabatan digunakan untuk menyelesaikan masalah korporasi?
Sumber: rmol.id
Artikel Terkait
Dana Rp28 Triliun Soros Bocor ke Indonesia: Target Rahasia dan Kontroversi Intervensi Asing
SP-3 untuk Rismon: Perlindungan Hukum atau Imunitas untuk Kasus Ijazah Palsu?
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Siswa Dipotong, Intimidasi Hingga Pencatutan Nama Menteri!
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Dipotong, Intimidasi, hingga Klaim Palsu Cucu Menteri!