Suparno menjelaskan kronologi masalah yang berawal dari hanya 12 dari 19 kabupaten/kota yang UMSK-nya disahkan, itupun dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak sesuai. Setelah demo sebelumnya, Pemprov Jabar dianggap menyetujui revisi, namun justru mengeluarkan SK baru di malam tahun baru untuk 17 daerah, sementara Kota Bogor dan Kabupaten Garut statusnya tidak jelas.
Masalah utama lainnya adalah pengelompokan usaha dalam KBLI yang dinilai tidak komprehensif. Hanya 122 dari sekitar 486 jenis usaha yang tercakup, sehingga perusahaan multinasional besar seperti Nike dan Adidas, serta industri berisiko tinggi seperti alat kesehatan dan kimia, justru tidak dimasukkan dalam skema UMSK.
Duka Mantan Tim Pemenangan: Janji Kampanye Dedi Mulyadi Tak Terwujud
Suparno yang merupakan mantan Wakil Ketua Tim Pemenangan Dedi Mulyadi mengungkapkan kekecewaan ganda. Ia merasa dibohongi karena janji kesejahteraan buruh dan komitmen menerapkan UMSK saat kampanye Pilgub Jabar tidak terbukti setelah kemenangan.
"Saya sosialisasi ke basis buruh, buat video dukungan, dan alhamdulillah wilayah basis buruh menang. Tapi setelah menang justru menyakiti hati buruh. Tidak mau ketemu, tidak mau dengarkan masukan," ujar Suparno.
Aksi demo 8 Januari 2025 ini menjadi puncak dari protes panjang yang menuntut keadilan dan kepastian upah sektoral bagi seluruh buruh di Jawa Barat.
Artikel Terkait
Video Call Dewasa Parera 11 Menit Viral: Modus Rekam Diam-diam & Fakta di Balik Klaim Sultan Malaysia
Rahasia Sukses Kirim Barang dari China ke UAE via Laut: Hindari Penundaan & Biaya Tak Terduga!
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026: Apa Arti Presidency for All Bagi Dunia?
Viral! Jule & Jefri Nichol Ketemu di Bali, Benarkah Cuma Kebetulan? Ini Faktanya