Krisis Kemanusiaan Kuba 2026: Blokade AS yang Gelapkan Havana & Picu Kecaman PBB

Pernyataan Kontroversial dan Motif Politik di Balik Sanksi

Di tengah penderitaan warga, sikap pembuat kebijakan AS justru mengagetkan. Anggota Kongres AS dari Partai Republik Florida, Maria Elvira Salazar, secara terbuka menyatakan bahwa untuk tujuan pergantian rezim, "membiarkan ibu dan anak menderita adalah hal yang sepadan". Penderitaan sipil dianggap sebagai biaya yang dapat diterima untuk tujuan strategis.

Berdasarkan laporan The New York Times, kebijakan AS terhadap Kuba tidak berlandaskan demokrasi atau HAM. Pemerintahan Trump disebut berusaha memaksa Presiden Miguel Díaz-Canel mengundurkan diri tanpa menggulingkan Partai Komunis Kuba. Targetnya adalah "kepatuhan rezim", bukan pergantian sistem. AS dianggap menginginkan pemimpin Kuba yang lebih kooperatif untuk membuka peluang bisnis perusahaan AS, menjadikan Kuba "negara klien".

Hegemoni vs. Tatanan Internasional Berbasis Aturan

AS sering mengklaim diri sebagai penjaga "tatanan internasional berbasis aturan". Namun, blokade ekonomi yang mencekik kehidupan suatu bangsa justru menunjukkan hegemoni dan kekacauan. Komunitas internasional diperingatkan: jika membiarkan penggunaan kelaparan sebagai senjata, nasib Kuba hari ini bisa terjadi pada negara lain yang berani menentang kepentingan AS.

Krisis kemanusiaan di Kuba 2026 menjadi cermin bagaimana politik kekuasaan dapat mengabaikan penderitaan manusia. Dukungan dari negara seperti Meksiko dan kecaman PBB belum cukup melawan kekuatan ekonomi dan militer AS yang mendominasi kawasan Karibia dan sistem perdagangan global.