Minyakita Tembus Rp22.000! Pengamat Bongkar Biang Keroknya Bukan Minyak Sawit, Tapi Plastik

"Bisa saja dalam kondisi seperti sekarang setiap kementerian mengalami keterbatasan anggaran. Harga minyak naik dan rupiah melemah cukup tajam, sehingga anggaran menjadi terbatas," ujarnya.

Lebih lanjut, Ibrahim menyoroti melemahnya pengawasan pemerintah terhadap harga minyak goreng di lapangan. Menurutnya, intensitas sidak yang sebelumnya gencar dilakukan kini mulai berkurang drastis.

"Ketika kondisi ekonomi stabil, Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait sangat gencar melakukan sidak lapangan. Tapi sekarang sepertinya tidak," sesalnya.

Ibrahim juga mempertanyakan ironi di mana Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, namun warganya harus membeli minyak goreng dengan harga tinggi.

"Kenapa ketika harga CPO naik, sementara Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar dunia, harga minyak goreng di dalam negeri ikut naik? Berarti ada yang salah dalam regulasinya," tegasnya.

Menurut Ibrahim, regulasi terkait distribusi dan pemenuhan kebutuhan minyak goreng domestik harus segera dibenahi. Perbaikan sistem ini dinilai krusial agar harga lebih terkendali dan masyarakat tetap mendapatkan pasokan dengan harga terjangkau.

Atas kondisi yang semakin meresahkan ini, Ibrahim menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) harus mengambil tanggung jawab penuh.

"Harus bertanggung jawab. Pemerintah jangan hanya melihat kondisi global yang tidak baik, lalu harga plastik naik dan berdampak pada kemasan. Harus ada perhitungan yang jelas, seberapa besar kenaikannya dan berapa biaya kemasannya," pungkasnya.