Kebobolan! Menkeu Ngaku Sistem Anggaran Kemenkeu Jebol, 21.801 Motor Listrik MBG Lolos Tanpa Izin

"Itu software dari Ditjen Anggaran, sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin. Ya kan kebobolan, tahun lalu. Waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN, jadi sudah saya tolak," ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (7/5/2026).

Insiden ini melempar sorotan tajam kepada Luky Alfirman, sosok yang saat itu bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan pengelolaan APBN sebagai Dirjen Anggaran. Publik mempertanyakan bagaimana seorang birokrat senior dengan latar belakang pendidikan doktor ekonomi dari University of Colorado bisa kecolongan oleh "celah software" yang mengakibatkan pengadaan 21.801 unit motor listrik tetap berjalan.

Luky Alfirman sendiri bukanlah orang baru di Kemenkeu. Sejak bergabung pada 1995, ia memiliki rekam jejak mentereng, termasuk menjabat sebagai Chief of Staff Menteri Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, hingga Dirjen Perimbangan Keuangan. Namun, karier panjangnya kini harus tercoreng oleh isu inefisiensi dan lemahnya pengawasan sistem di bawah kepemimpinannya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana tetap bergeming dan mengonfirmasi bahwa belasan ribu unit motor listrik telah dibeli untuk menunjang mobilitas operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Perbedaan sikap antara Menkeu yang menolak dan BGN yang tetap melakukan pengadaan menunjukkan adanya koordinasi yang buruk dan kegagalan sistem filtrasi anggaran di tubuh DJA yang selama ini dianggap sebagai "benteng" APBN.

Kini, meski Kemenkeu berjanji telah memperbaiki sistem agar tidak "kembali bocor", publik terlanjur melihat adanya celah dalam akuntabilitas belanja negara yang melibatkan pejabat setingkat eselon I.