Meski demikian, nama-nama yang beredar tidak sepenuhnya cocok untuk mengisi posisi yang ditinggalkan mendiang Tjahjo Kumolo.
"Peluang Hasto Kristiyanto memang relatif besar menggantikan Tjahjo. Sebab, Hasto selain dekat dengan Megawati Soekarnoputri, juga salah satu petinggi PDIP yang belum mendapat jabatan di eksekutif," kata Jamil kepada Polhukam.id.
Meski demikian, lanjut Jamil, latar belakang Hasto tampaknya kurang pas untuk menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
"Hal itu tentunya akan menyulitkan Hasto untuk meminpin kementerian tersebut. Padahal, di kementerian ini perlu dipimpin sosok kompeten di bidangnya agar aparatur negara dan birokrasi dapat dibenahi lebih cepat dan terarah," tegasnya.
Dia menilai sosok Tri Rismaharini tampaknya lebih mumpuni untuk menggantikan Tjahjo. Kelayakan Risma karena memang ia punya pengalaman sebagai Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial.
"Dengan pengalaman tersebut, Risma setidaknya sudah memahami birokrasi daerah dan pusat, termasuk profesionalisme ASN. Bekal tersebut akan memudahkannya untuk membenahi ASN dan birokrasi," terangnya.
Selain itu, Risma juga sosok yang disiplin. Bekal tersebut dapat membuat Risma membuat regulasi untuk mendisiplinkan ASN.
"Jadi, daripada Hasto tampaknya PDIP lebih baik mengajukan Risma untuk.menggantikan Tjahjo. Pilihan itu akan diambil bila PDIP memang menginginkan menterinya sosok yang kompeten di bidangnya," terangnya.
Sementara itu, ketika tim redaksi Polhukam.id, menanyakan peluang mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Jamil bereaksi Ahok tak pantas menduduki jabatan tersebut.
"Ahok tak layak untuk menjadi Menpan RB. Latar belakangnya tidak mendukung untuk memimpin dan membina ASN. Ahok juga sosok yang temperamental. Sosok seperti ini tentu tidak pas untuk membina ASN.
Jadi, Ahok akan sulit membenahi birokrasi, khususnya meningkatkan kinerja ASN. Padahal persoalan kinerja ASN menjadi pekerjaan rumah selama ini," jelasnya.
Sumber: suara.com
Artikel Terkait
Cuma Bercanda, Nusron Wahid Minta Maaf Soal Wacana Tanah Nganggur Diambil Negara
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Larang Gus Yaqut Bepergian 6 Bulan
Duh! Politikus Golkar Ngaku Susah Dapat Uang Halal sebagai Anggota DPR
Nusron Tidak Bijak Anggap Semua Candaan Dapat Tepuk Tangan