Menurutnya, Erick punya hak politik. Erick memang menduduki jabatan politis sebagai menteri sehingga wajar mendapatkan keuntungan. "Semua terpulang kepada aturan yang ada, sikap presiden, dan apakah sang menteri bisa fokus dalam menjalankan tugas pokoknya," lanjut Deddy.
Deddy menerangkan, sepanjang Erick bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai menteri, maka hal itu wajar saja.
"Promosi dan aktivitas publik serta media sosial itu tentu akan memberikan manfaat. Namun, bila publik menganggap gagal, aktivitas dan upaya promosi itu justru akan menimbulkan antipati dan respons negatif publik," tandasnya.
Soal kinerja, Deddy menilai Erick Thohir memiliki rekam jejak yang cukup baik, terutama jika dilihat dari beberapa terobosan, seperti merger usaha mikro yang banyak membantu masyarakat bawah.
"Kami lihat BUMN juga berkinerja baik dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi nasional, serta transformasi bisnis beberapa BUMN dan penanganan BUMN bermasalah. Erick Thohir, selain memiliki leadership yang kuat, juga punya dream team yang kuat dalam sosok dua wakil menteri yang mumpuni," tambah Deddy.
Meski demikian, Deddy juga menilai Erick punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di BUMN. Misalnya, bagaimana menyelesaikan masalah Garuda Indonesia secara tuntas, penyehatan BUMN Karya, dan memacu kinerja holding pangan.
"Yang paling penting serta ditunggu oleh publik adalah langkah-langkah konkret transformasi BUMN untuk dapat rebound pascapandemi Covid-19," pungkas Deddy.
Sumber: m.jpnn.com
Artikel Terkait
Hary Tanoe & Dokumen Epstein: Benarkah Beli Rumah Trump dan Temui CIA Indonesia?
Ressa Rizky Rosano Buka Suara: Benarkah Sudah Nikah & Punya Anak di Usia 17 Tahun?
PPATK Bongkar Skandal Emas Ilegal Rp155 Triliun: Devisa Negara Bocor ke Singapura?
Habib Bahar bin Smith Ditahan! Ini Pasal Berat yang Menghantuinya