Pemerintah Ugal-ugalan Berutang, tapi Kemampuan Bayar Rendah

Untuk itu, AHY menekankan pemerintah maupun BUMN wajib mengontrol serta membatasi laju pertumbuhan utang, salah satunya dengan tidak membangun infrastruktur mengandalkan dana pinjaman tersebut. “Infrastruktur memang penting. Tetapi perlu dilakukan perubahan dan kebaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini,” jelas AHY.

Berutang boleh saja, asal terukur. Ia menyarankan pemerintah menyortir proyek infrastruktur apa saja yang dibutuhkan dan perlu diprioritaskan. Selain itu, pastikan juga pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non-APBN serta kerangka pembiayaan bersama atau pembiayaan penuh dari swasta, juga sebuah pilihan.

“Saya yakin, pemerintah manapun tak ingin mewariskan utang besar pada anak cucu kita, dan membebani pemerintahan-pemerintahan berikutnya,” ungkap AHY.

Kemudian, tambah AHY, pemerintah juga perlu pastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keseimbangan antarsektor seperti antara nasional dan daerah juga antara kota dan desa.

Guna mencegah ketimpangan infrastruktur, AHY berpendapat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perlu dihidupkan lagi. “Pastikan, dana desa cukup, serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan,” pungkas AHY.

Sumber: inilah