Reni menjelaskan bahwa upaya untuk melakukan edukasi terhadap para pemilih muda bukan semata tugas KPU, melainkan setiap pemangku kepentingan yang mengusung peran berbeda-beda.
"KPU bersinergi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk institusi politik formal dan juga non formal. Kami percaya setiap pihak tersebut memiliki peran masing-masing yang sangat besar, sehingga berdampak terhadap pemilu," ujarnya.
Selain melakukan edukasi, kata Reni, KPU juga terus berupaya menangkal disinformasi politik. Pada pemilu 2024, KPU telah menerapkan pre-bunking dengan menggandeng sejumlah platform digital yang berbasis di Indonesia seperti Google, YouTube, Meta, TikTok, dan X.
"Kami melakukan banyak diseminasi informasi, utamanya untuk meraih suara anak-anak muda yang kami sebutkan tadi mencapai 60 persen dari milenial, Gen X, dan Gen Z. Generasi tersebut sangat dekat dengan kehidupan media sosial," tutur Reni.
Dalam kesempatan tersebut, Reni juga menegaskan bahwa KPU bersinergi dengan Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers untuk menangani permasalahan disinformasi di masyarakat.
Menurut dia, KPU menyadari benar bahwa saat ini sudah ada beberapa hoaks yang beredar di dunia maya, apalagi pada fase kampanye.
Baca Juga: Mengenang Buya Syakur Sebagai Ulama Besar
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: paradapos.com
Artikel Terkait
Viral! Alas Seprei Bunga di Video KKN Lombok Timur 13 Menit, Ini Fakta yang Terungkap
BPJPH Buka Suara: Daging Babi & Alkohol Boleh Dijual, Asal Patuhi Aturan Ini!
Toyota New Veloz Hybrid EV Resmi di Surabaya: Harga Mulai Rp 303 Juta, Ini Spesifikasi dan Keunggulannya!
Noel Bongkar Modus Jebak Pejabat: Purbaya Tinggal Sejengkal Lagi Masuk KPK!