Akibatnya, kata Kamal, program yang dirilis pemerintah akan menimbulkan tafsir yang di luar konteks dari substansi. “Ini karena pemda Cirebon membuka peluang stimga negatif dan misinterpretasi,” sesal Kamal.
Atas polemik yang terjadi di ruang publik, menurut doktor lulusan University of Leipzig, Jerman ini mendesak Pemkab Cirebon untuk meninjau kembali penggunaan akronimi nyleneh pada aplikasi dan program. Dia menyarankan agar digunakan nama yang jelas, mudah dipahami dan sesuai dengan konteks aplikasi atau program.
“Lakukan riset dan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat, gunakan bahasa yang santun, sopan, dan mencemrinkan nilai luhur bangsa. Libatkan pakar bahasa dan ahli komunikasi dalam proses penamaan aplikasi dan program pemerintah,” tandas Kamal.
Sumber: jawapos
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur