Akibatnya, kata Kamal, program yang dirilis pemerintah akan menimbulkan tafsir yang di luar konteks dari substansi. “Ini karena pemda Cirebon membuka peluang stimga negatif dan misinterpretasi,” sesal Kamal.
Atas polemik yang terjadi di ruang publik, menurut doktor lulusan University of Leipzig, Jerman ini mendesak Pemkab Cirebon untuk meninjau kembali penggunaan akronimi nyleneh pada aplikasi dan program. Dia menyarankan agar digunakan nama yang jelas, mudah dipahami dan sesuai dengan konteks aplikasi atau program.
“Lakukan riset dan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat, gunakan bahasa yang santun, sopan, dan mencemrinkan nilai luhur bangsa. Libatkan pakar bahasa dan ahli komunikasi dalam proses penamaan aplikasi dan program pemerintah,” tandas Kamal.
Sumber: jawapos
Artikel Terkait
Dana Rp28 Triliun Soros Bocor ke Indonesia: Target Rahasia dan Kontroversi Intervensi Asing
SP-3 untuk Rismon: Perlindungan Hukum atau Imunitas untuk Kasus Ijazah Palsu?
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Siswa Dipotong, Intimidasi Hingga Pencatutan Nama Menteri!
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Dipotong, Intimidasi, hingga Klaim Palsu Cucu Menteri!