POLHUKAM.ID - Gerakan adili Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat secara serentak di berbagai kota besar di Indonesia merupakan bom waktu.
Pasalnya, selama 10 tahun pemerintahannya, Jokowi menjalankan kekuasaan dengan korup.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menanggapi maraknya gerakan massa agar aparat penegak hukum mengadili Jokowi
"Gerakan yang muncul terkait desakan mengadili Jokowi ini bagian dari bom waktu, di mana selama ini Jokowi sudah menjalankan kekuasaan secara korup, tidak saja soal uang, tetapi juga terkait sistem,” kata Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Minggu 9 Februari 2025.
Dedi mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa Jokowi agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kembali meningkat.
"Jokowi layak diperiksa atas keterlibatannya membangun sistem nepotisme dan koruptif, yang membuat negara dan pemerintah alami kekacauan,” kata Dedi.
Ia mengurai sejumlah kebijakan koruptif Jokowi terhadap sistem politik di Indonesia, di antaranya, perubahan konstitusi terkait pilpres dan proyek strategis nasional alias PSN.
“Termasuk ancaman Indonesia alami defisit anggaran karena kebijakan Jokowi yang tidak terukur,” kata Dedi.
Akibat sistem yang korup tersebut akhirnya membuat Presiden Prabowo Subianto kena imbasnya.
"Penghematan besar-besaran Prabowo menandai jika Jokowi membuat sistem keuangan nasional kita di ambang kebangkrutan,” tutup Dedi.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Viral! Alas Seprei Bunga di Video KKN Lombok Timur 13 Menit, Ini Fakta yang Terungkap
BPJPH Buka Suara: Daging Babi & Alkohol Boleh Dijual, Asal Patuhi Aturan Ini!
Toyota New Veloz Hybrid EV Resmi di Surabaya: Harga Mulai Rp 303 Juta, Ini Spesifikasi dan Keunggulannya!
Noel Bongkar Modus Jebak Pejabat: Purbaya Tinggal Sejengkal Lagi Masuk KPK!