POLHUKAM.ID - Gerakan adili Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat secara serentak di berbagai kota besar di Indonesia merupakan bom waktu.
Pasalnya, selama 10 tahun pemerintahannya, Jokowi menjalankan kekuasaan dengan korup.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menanggapi maraknya gerakan massa agar aparat penegak hukum mengadili Jokowi
"Gerakan yang muncul terkait desakan mengadili Jokowi ini bagian dari bom waktu, di mana selama ini Jokowi sudah menjalankan kekuasaan secara korup, tidak saja soal uang, tetapi juga terkait sistem,” kata Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Minggu 9 Februari 2025.
Dedi mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa Jokowi agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kembali meningkat.
"Jokowi layak diperiksa atas keterlibatannya membangun sistem nepotisme dan koruptif, yang membuat negara dan pemerintah alami kekacauan,” kata Dedi.
Ia mengurai sejumlah kebijakan koruptif Jokowi terhadap sistem politik di Indonesia, di antaranya, perubahan konstitusi terkait pilpres dan proyek strategis nasional alias PSN.
“Termasuk ancaman Indonesia alami defisit anggaran karena kebijakan Jokowi yang tidak terukur,” kata Dedi.
Akibat sistem yang korup tersebut akhirnya membuat Presiden Prabowo Subianto kena imbasnya.
"Penghematan besar-besaran Prabowo menandai jika Jokowi membuat sistem keuangan nasional kita di ambang kebangkrutan,” tutup Dedi.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Duit Ratusan Miliar Gagal Beli Hati: Pengakuan Hercules soal Tawaran Jenderal Bintang Dua untuk Jegal Prabowo
Kebobolan! Menkeu Ngaku Sistem Anggaran Kemenkeu Jebol, 21.801 Motor Listrik MBG Lolos Tanpa Izin
Kondisi Terbaru Kamaruddin Simanjuntak: Pengacara Pembongkar Kasus Sambo Kini Sakit – Begini Fakta Terkininya
Desak Bareskrim! 40 Ormas Islam Geruduk Polri Minta Ade Armando, Grace Natalie, dan Abu Janda Segera Diproses Hukum