Pengamat Geopolitik dan Intelijen: Prabowo Mulai Preteli Kekuasaan Jokowi!

- Selasa, 01 Juli 2025 | 14:25 WIB
Pengamat Geopolitik dan Intelijen: Prabowo Mulai Preteli Kekuasaan Jokowi!

POLHUKAM.ID - Sejumlah kebijakan strategis warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlahan-lahan dihapus atau direvisi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 


Langkah ini memunculkan spekulasi politik bahwa Prabowo mulai mengambil jarak dari pendahulunya sekaligus berupaya menghapus jejak politik Jokowi dari sistem pemerintahan.


Pengamat geopolitik dan intelijen, Amir Hamzah, menilai bahwa Prabowo dengan telaten sedang membangun citra pemerintahan yang sepenuhnya baru. 


Menurutnya, penghapusan beberapa kebijakan Jokowi bukan sekadar soal efektivitas kebijakan, melainkan bagian dari strategi politik yang lebih besar untuk menghilangkan pengaruh Jokowi dari panggung nasional.


Tiga Contoh Kebijakan yang Dihapus


Amir menyoroti tiga kebijakan penting era Jokowi yang sudah dihapus atau diubah drastis:


- Pencabutan Izin Ekspor Pasir Laut


Salah satu langkah kontroversial Jokowi adalah membuka kembali keran ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang sejak tahun 2003. 


Kebijakan ini menuai kritik dari kelompok lingkungan, akademisi, hingga nelayan pesisir. 


i awal masa pemerintahannya, Prabowo membatalkan izin tersebut dengan alasan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan jangka panjang nasional.


“ Langkah Prabowo ini bukan hanya untuk menjawab keresahan publik, tapi juga menjadi simbol bahwa ia tidak ingin tunduk pada warisan kebijakan yang dianggap problematik,” kata Amir kepada Radar Aktual, Sabtu (28/6/2025)


- Pembubaran Satgas Saber Pungli Siber


Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan unit-unit sibernya merupakan inisiatif Jokowi dalam memerangi pungli di berbagai sektor pemerintahan. 


Namun, di bawah pemerintahan Prabowo, satgas ini dinonaktifkan dengan alasan efisiensi dan optimalisasi lembaga penegak hukum yang sudah ada, seperti KPK dan Polri.


“Dengan hilangnya satgas ini, Prabowo seolah ingin menyederhanakan struktur kekuasaan dan menyatukan arah kebijakan penegakan hukum di bawah kendali yang lebih terpusat,” tambah Amir.


Halaman:

Komentar

Terpopuler