Muncul Isu Reshuffle Rabu Besok, Eh NasDem Langsung Bilang Begini

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut, keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi untuk merombak struktur kabinetnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ditantang PKS, Disuruh Lakukan Ini

"Sudah kami sampaikan itu domainnya Presiden, jadi saya tidak mengandai-andai apakah itu dari NasDem atau dari rekan koalisi yang lain, atau kah dari profesional. Itu sepenuhnya domain Presiden," kata Johnny kepada wartawan, di NasDem Tower, pada Senin (13/6/2022) malam.

Bagi Johnny, dirinya sangat menghormati apapun yang akan ditentukan oleh Presiden Jokowi, apabila reshuffle betul terjadi pada Rabu Pahing itu.

Menurutnya, keputusan Presiden tersebut merupakan bentuk penyempurnaan dari struktur pemerintahan yang masih terus berjalan hingga 2024 mendatang.

"Apabila Bapak Presiden melihat perlu ada penyempurnaan, perubahan posisi dalam rangka mengantisipasi perubahan geostrategis dan perubahan tantangan dunia terhadap Indonesia, maka itu kita hormati," ujar Johnny.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Akan Diusung Koalisi Indonesia Bersatu? PAN Langsung Bocorkan Ini

Sebelumnya, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno juga menyoroti isu reshuffle Kabinet Jokowi-Amin yang dikabarkan akan terjadi pada Rabu (15/6/2022). 

Eddy menyebut bahwa kebijakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Sehingga partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi terkait perombakan kabinetnya. 

"Oleh karena itu, tentu kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogatif presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan Presiden, sehingga kami dalam hal ini adalah pihak yang tentu menghormati hak prerogatif tersebut," kata Eddy kepada wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Sabtu (13/6/2022). 

Adapun, kata Johnny, dirinya juga belum mengetahui waktu pelaksanaan hingga siapa saja menteri yang dicopot dari kursi Kabinet Indonesia Maju.

"Sekali lagi, ini bukan normatif. Yang sebenarnya, sikap Partai Nasdem dari awal membentuk kabinet, merombak kabinet, mengubah kabinet adalah hak prerogratif presiden,” ungkapnya.

"Kami menghormati hak prerogratif presiden seutuhnya," tegasnya. 

Sumber: akurat.co