Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut, keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi untuk merombak struktur kabinetnya.
"Sudah kami sampaikan itu domainnya Presiden, jadi saya tidak mengandai-andai apakah itu dari NasDem atau dari rekan koalisi yang lain, atau kah dari profesional. Itu sepenuhnya domain Presiden," kata Johnny kepada wartawan, di NasDem Tower, pada Senin (13/6/2022) malam.
Bagi Johnny, dirinya sangat menghormati apapun yang akan ditentukan oleh Presiden Jokowi, apabila reshuffle betul terjadi pada Rabu Pahing itu.
Menurutnya, keputusan Presiden tersebut merupakan bentuk penyempurnaan dari struktur pemerintahan yang masih terus berjalan hingga 2024 mendatang.
"Apabila Bapak Presiden melihat perlu ada penyempurnaan, perubahan posisi dalam rangka mengantisipasi perubahan geostrategis dan perubahan tantangan dunia terhadap Indonesia, maka itu kita hormati," ujar Johnny.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Datang ke Cikeas Tanpa Undangan: SBY & AHY Bereaksi, Ini Motif Tersembunyi!
Buku Otak Politik Jokowi Segera Terbit: Riset Neurologi Ungkap Sisi Lain Jokowi?
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?