UPDATE! Instruksi Mendagri Tito Terkait Situasi Pati, Nasib Bupati Sudewo di Ujung Tanduk?

POLHUKAM.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya angkat bicara mengenai kisruh politik di Kabupaten Pati yang berujung pada proses pemakzulan Bupati Sudewo. 

Tito menegaskan, meski proses politik tengah berjalan panas, roda pemerintahan di Pati tidak boleh berhenti dan harus tetap berjalan normal.

Pernyataan Mendagri ini keluar di tengah memuncaknya desakan pemakzulan terhadap Sudewo, yang dipicu oleh kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250 persen.

Kebijakan ini menyulut amarah warga hingga terjadi aksi demonstrasi besar yang berakhir ricuh pada Rabu (13/8/2025).

“Pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan. Bupati masih bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Senin (18/8/2025).

Tito menjelaskan bahwa proses pemakzulan memiliki mekanisme panjang dan harus menunggu putusan final dari Mahkamah Agung (MA). 

Selama belum ada ketetapan hukum yang mengikat, seorang kepala daerah tetap sah menjalankan tugasnya.

“Dulu di Jember juga sama, DPRD mengajukan pemakzulan, tapi roda pemerintahan tetap berjalan hingga MA yang memutuskan,” jelasnya, memberikan contoh kasus serupa.

Dikhianati Partai Pengusung, Semua Fraksi DPRD Kompak

Langkah pemakzulan terhadap Sudewo menjadi sorotan tajam karena didukung secara bulat oleh seluruh fraksi di DPRD Pati. 

Dalam sebuah sidang paripurna mendadak, dewan sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan kontroversial tersebut.

Menariknya, Partai Gerindra, yang merupakan partai pengusung Sudewo dalam pilkada, ikut mendukung langkah pemakzulan ini. 

Sikap Gerindra yang sejalan dengan PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar menunjukkan bahwa Bupati Sudewo kini terkepung secara politik dan kehilangan dukungan bahkan dari lingkaran terdekatnya.

Mendagri Beri Peringatan Keras Jelang Demo Lanjutan

Situasi di Pati diperkirakan akan kembali memanas dengan adanya rencana aksi lanjutan dari warga pada 25 Agustus 2025. 

Mengantisipasi hal ini, Tito Karnavian memberikan peringatan tegas agar penyampaian aspirasi tidak berujung pada tindakan anarkis.

“Silakan menyampaikan pendapat, itu hak warga. Tapi jangan sampai ada tindakan anarkis. Semua ada mekanismenya,” tegas mantan Kapolri tersebut.

Di sisi lain, Tito juga memberikan nasihat kepada Bupati Sudewo agar lebih proaktif membangun kembali jembatan komunikasi dengan warganya yang kini terlanjur kecewa. 

Menurutnya, dialog yang santun menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan memulihkan keharmonisan di Pati.

“Kalau Bupati ingin berdialog dengan warganya, lakukan dengan cara yang santun,” pungkasnya.

Sumber: Suara