Rentetan Kebijakan Kontroversial, Pengamat: Ada Upaya Gembosi Pemerintahan Prabowo Sejak Awal!

Isu lingkungan seperti tambang nikel di Raja Ampat juga sengaja diangkat untuk memantik kritik dari aktivis dan kelompok peduli lingkungan, mengeksploitasi citra Raja Ampat sebagai surga wisata yang terancam.

Tak ketinggalan, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah turut memanaskan situasi dan memicu protes warga.

Syahganda juga menyoroti isu sensitif berdimensi kedaerahan, seperti wacana pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara, yang berpotensi menyulut sentimen historis dan regional.

Perang Melawan Oligarki dan Kepentingan Lama

Di balik serangkaian manuver ini, Syahganda menduga ada kelompok kekuasaan lama dan oligarki yang kepentingannya terancam oleh gaya kepemimpinan Prabowo.

Sikap tegas Prabowo dalam pemberantasan korupsi, yang mulai menunjukkan hasil dengan pengungkapan kasus-kasus besar, dianggap sebagai ancaman serius.

"Ada kekuatan yang merasa terancam dengan sikap Prabowo yang anti-korupsi. Mereka tidak ingin Prabowo fokus membangun, makanya terus diganggu," tegasnya.

Menurutnya, media sosial, khususnya platform seperti TikTok, menjadi medan pertempuran utama.

Narasi negatif dan informasi yang menyerang Prabowo disebar secara masif, jauh lebih kencang dibandingkan apresiasi terhadap kebijakan pro-rakyat seperti kenaikan upah buruh atau perang melawan mafia pangan.

Untuk menghadapi serangan ini, Syahganda menyarankan Prabowo untuk mengambil langkah tegas dan cepat.

Salah satu usulannya adalah mempertimbangkan pergantian menteri yang kebijakannya justru menjadi sumber keresahan publik, seperti Menteri Keuangan.

"Presiden harus mengambil alih kendali dan memimpin langsung, jangan sampai dibiarkan," tutup Syahganda, mengisyaratkan perlunya konsolidasi kekuatan internal pemerintah untuk melawan upaya delegitimasi yang masif.

Sumber: Suara