Indonesia dalam Cengkeraman China

Oleh: Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Politik Merah Putih)

Menurut Sun Tsu yang sangat dipercayai etnis China bahwa menang itu sangat penting, apapun caranya. Hanya dalam praktek lapangan dikatakan bahwa : “Semua orang berkata, menang di medan tempur itu baik, padahal tidak. Jendral yang memenangkan setiap pertempuran bukanlah jagoan sejati. Membuat musuhmu kalah tanpa bertempur itulah kuncinya. Lebih baik menjaga keutuhan negeri dari pada menghancurkannya. Mengalahkan lawan tanpa bertempur itulah puncak kemahiran*.

Kalimat Sun Tsu tersebut jelas memberikan semangat hampir di semua warga China dimuka bumi ini. Tak terkecuali di Indonesia.

Bertempur terbaik adalah digunakannya tipu daya licik,  cara untuk mengelabuhi, membuat jengkel , membingungkan musuh sebelum menjatuhkan pukulan kepada mereka. Ada saatnya untuk menggencarkan kekuatan. Semua terlebih dahulu harus dilakukan mati matian termasuk berbalik dan lari.

Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkeraman ekonomi dan merambah ke ranah politik.

Etnis China dalam di muka bumi ini dengan pemerintah China sebagai leluhurnya tidak tinggal diam yakni dengan memberlakukan kebijakan double citizen (kewarganegaraan ganda). Meski tidak ditujukan khusus ke Indonesia, kebijakan itu telah memberi sign. Bahwa etnis Cina yang tersebar di seluruh dunia dan menjadikan warga negara dimana mereka bertempat tinggal, tetap diakui dan harus menganggap bahwa dirinya adalah orang China. Kebijakan ini dikunci dengan doktrin One China.

Sejumlah berita marak di media sosial. Di antaranya soal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memberikan status Warga Negara Indonesia (WNI) kepada ratusan warga tanpa identitas. Memberikan kemudahan ijin tinggal khususnua warga China . ( Kalau itu benar) adalah suatu kebijakan yang sangat berbahaya .

Apalagi warga TKA yang masuk bersamaan dengan dalih tenaga kerja sebagai konsekuensi ikutan penanan investasi China di Indonesia seperti sudah tidak terkendali dan bahkan pernyataan mantan Kepala Badan Intelejen (BIN) Letnan Jendral (Purn) Sutiyoso yang memperingatkan bahwa Indonesia akan dijajah oleh tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden RRT Xi Jinping dan Perdana Menteri (Premier) RRT Li Keqiang di Villa 14, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing. Presiden Jokowi dengan Presiden Xi maupun Premier Li berfokus untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan kerja sama di bidang prioritas lainnya, antara lain perdagangan, investasi, kesehatan, maritim, dan isu kawasan dan dunia.