Capres 2024 Ditawarkan “Jihad” Revisi UU Devisa 1999

POLHUKAM.ID -Calon presiden 2024 ditawarkan untuk berjihad dengan merevisi UU Devisa tahun 1999.

Tawaran itu terlontar dari Kepala Riset CNBC Indonesia Muhammad Ma’ruf dalam dalam acara diskusi virtual bertemakan “Kesenjangan Kaya-Miskin Semakin Melebar" Evaluasi Kebijakan dan Pekerjaan Rumah Bagi Capres. 2024, Minggu (23/7).

Menurutnya, selama ini pemerintah tidak berdaya mereview UU Devisa 1999 lantaran lemah terhadap para pengusaha yang menaruh uangnya di luar negeri.

“Kenapa pemerintah tidak berdaya, untuk mengambil uang yang ada di Singapura? undang-undang devisa kita itu bebas, ketika pemerintah memaksa uang itu pulang ke Indonesia, pemerintah melanggar undang-undang,”ucap Ma’ruf.

“Undang-undang devisa itu adalah, hasil dari tekanan IMF tahun 99, itu harus direformasi, negara seperti Thailand itu mewajibkan konversi lho, kita enggak,” imbuhnya.