Lebih lanjut, Hasto menegaskan jika silaturahmi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. "Silaturahim kan merupakan hal yang baik. Begitu bukan?," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketum DPP PSI Giring Ganesha mengaku bahwa pihaknya siap melakukan silaturami atau komunikasi dengan PDIP.
Pernyataan Giring tersebut menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menegaskan bahwa selama ini PDIP selalu membuka pintu komunikasi dengan partai politik manapun.
"Mbak Puan saya rasa selama ini memang yang banyak melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak. PSI sangat menghormati Mbak Puan Maharani. InsyaAllah kami yang akan datang ke PDIP," kata Giring kepada wartawan, Sabtu (5/8/2023).
Menurut Giring, sudah lama PSI ingin menjalin komunikasi dengan PDIP, terlebih juga sudah menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo.
Ia pun meminta izin kepada Puan agar diizinkan untuk mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menjalin silaturami tersebut. PSI disebutnya akan berdiskusi hingga menimba pengalaman jika bertemu dengan PDIP.
"Dari dulu kami sangat ingin bersilaturahim dengan semua partai. Apa pun, Bila diizinkan, kami akan datang ke kantor DPP PDIP. Bila dibolehkan kami akan berdiskusi dan belajar dan menimba pengalaman. Salam hormat saya buat Bu Mega," tuturnya.
Sumber: tvone
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
Kotak Pandora Purbaya Yudhi Sadewa: Fakta Mengejutkan di Balik Klaim Utang Jokowi!
Jokowi Bongkar Fakta Rumah Pensiun Colomadu: Bukan untuk Tinggal, Ternyata untuk Ini!
Rahasia Di Balik Pertemuan Tertutup Prabowo dan Dasco di Widya Chandra Terungkap!
Jokowi Dianggap Inkonisten, Benarkah Kebijakannya Buka Peluang Korupsi?