POLHUKAM.ID - Jend Purn. Gatot Nurmantyo mengatakan pemerintah telah melakukan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Seharusnya pemerintah melindungi rakyat namun yang sering terjadi memusuhi rakyat, memperlalukan rakyat untuk mengesploitasi sumber daya alam. Pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat. Hal itu disampaikan dalam diskusi publik berjudul “Perebutan Penguasaan SDA: Pendanaan Pilpres, Konflik, dan Kerusakan Lingkungan,” yang digelar di kantor KAMI, Jakarta, Selasa, 5/9/2023.
“Ini yang dulu membuat masyarakat adat bergabung ke NKRI dengan harapan mendapat perlindungan dari pemerintah. Namun yang terjadi sekarang pelanggaran oleh pemerintah atas pasal tersebut,”
Deklarator KAMI itu mencontohkan terjadinya pengkhianatan oleh pemerintah terhadap negara yakni banyaknya perusahaan besar yang mengklaim tanah-tanah yang bukan miliknya diklaim sebagai miliknya.
Lanjutnya, banyaknya perusahaan besar memasang papan bertulisakan “Ini Tanah Milik PT”. Namun yang sesungguhnya itu bukan miliknya. Banyak masyarakat berurusan dengan polisi karena masyarakat melintasi area tanah yang sudah dpasang papan bertulisan tersebut.
Kata Gatot, sekarang masyarakat adat harus punya kesadaran untuk bisa mempertahankan lahan mereka.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara