“Ini merupakan tindakan yang buruk. Sekelas presiden seharusnya menjaga netralitas sebagai kepala negara dengan tidak melakukan tindakan yang mencederai demokrasi,” terangnya kepada wartawan, Kamis (23/11).
Baca Juga: Imparsial Bangun Koalisi Sipil Cegah Kemunduran Demokrasi dan Politik Dinasti
Dia menegaskan, mahasiswa Jakarta, khususnya UBK sangat menolak tindakan Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Salah satunya dengan memasangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto. Juga memasangkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI.
“Telah terbukti nyata, karena dia menggunakan ketua MK (Anwar Usman) untuk melenggangkan segala cara agar anaknya bisa menjadi cawapres, dan tindakan itu sangat buruk karena memperalat lembaga yudikatif yang dimana lembaga tersebut sebagai penegak hukum tertinggi,” tegas Mahesa.
Belakangan, gerakan mahasiswa yang menolak politik dinasti memang bermunculan di sejumlah daerah pasca Gibran resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hari ini, puluhan kampus di Yogyakarta juga menggelar mimbar demokrasi di kampus ISI, Yogyakarta. Mereka sepakat menolak politik dinasti dan neo orba.
Sumber: jawapos
Artikel Terkait
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?
Robot atau Boneka? Rismon Sianipar Dituding Diremot dari Solo untuk Serang Roy Suryo
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang