Nggak Jadi Ibu Kota Politisi Demokrat Dorong Wali Kota dan Bupati Dipilih Langsung

“Ketika nanti Jakarta tidak lagi berstatus Ibu Kota Negara seperti saat ini, imbasnya akan luar biasa, termasuk pada bidang perekonomian. Apakah Jakarta akan menjadi kota bisnis? Saya ragu,” kata anggota Fraksi Demokrat ini saat Sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN di Cipayung, Jakarta Timur.

Baca Juga: Demokrat Belum Bernafsu Gabung Golkar-PPP-PAN, "Kami Ingin Capres yang Layak Jual"

Nanti, menurut Santoso, para elit dan pebisnis akan pindah ke IKN baru di Kalimatan Timur. Karena Jakarta yang selama ini ibarat gula yang menarik orang untuk melakukan urbanisasi dan investasi sudah tidak ‘manis’ lagi. “Istilah kita, ada gula ada semut. Nah semua pejabat, pebisnis akan pindah ke IKN baru. Lalu, siapa yang akan bisnis di Jakarta?” paparnya.

Nah agar ekonomi dan kesejahteraan warga DKI, Santoso mendorong masyarakat agar melakukan judicial review terhadap Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut berbunyi, “Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom.”