Nggak Jadi Ibu Kota Politisi Demokrat Dorong Wali Kota dan Bupati Dipilih Langsung

Itu artinya, otonomi masih seperti saat ini, tingkat provinsi. Dengan demikian, semua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikelola provinsi. Wali Kota dan Bupati yang ada di Jakarta pun dipilih Gubernur. Sehingga Wali Kota dan Bupati tidak memiliki kewenangan penuh. 

"Seharusnya dengan dicabutnya status IKN dari Jakarta, pemerintah melakukan akselerasi terhadap tata pemerintahan bagi Jakarta dengan mengembalikan status otonominya seperti status daerah khusus lain. Seperti, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh, di mana otonomi juga diberikan ke tingkat kabupaten dan kota, bukan pada provinsi, karena status otonom untuk tingkat provinsi hanya berlaku bagi daerah khusus ibu kota negara," tegas Santoso.

Padahal, menurut Santoso, jika otonomi diberlakukan di tingkat kabupaten dan kota, pembangunan di Jakarta akan lebih maksimal. Persoalan yang selama ini dihadapi Jakarta, seperti macet dan banjir, akan teratasi dengan lebih baik. “Karena Wali Kota dan Bupatinya dipilih melalui Pilkada, dan memiliki tanggung jawab langsung kepada rakyat,” tandasnya. (DRS)

Sumber: rm.id