Terima Kunjungan Sespimmen Polri, Jokowi Dinilai Tak Hargai Prabowo Sebagai Presiden!

POLHUKAM.ID - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih ingin memperlihatkan ke publik jika dirinya masih memiliki pengaruh dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini Jokowi tunjukkan dengan adanya pertemuan antara dirinya dengan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 di rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (17/4/2025).

"(Pertemuan) ini menunjukkan memang Jokowi ingin memantulkan citra di publik, ia mantan presiden yang masih dipercaya untuk membantu pengelolaan pemerintahan. Sikap para pejabat negara (dalam hal ini Sespimmen Polri) itu dan Jokowi, keduanya sama-sama tidak menghargai Prabowo sebagai Presiden," kata Pengamat Politik Citra Institute, Efriza saat dihubungi, Senin (21/4/2025).

Menurutnya, adanya pertemuan antara Jokowi sebagai mantan presiden dengan sejumlah pejabat menengah Polri tersebut dapat mengganggu kinerja pemerintahan Prabowo saat ini. 

Pasalnya, meski agenda tersebut dibalut dengan narasi silaturahmi, namun hal itu membuat kesan berbeda di mata publik.

"Kunjungan Sespimmen Polri memantulkan citra dan persepsi publik bahwa memang benar adanya, Jokowi masih punya pengaruh besar dengan Kepolisian RI. Bahkan, memungkinkan persepsi ini berkembang liar bahwa Kepolisian RI memiliki loyalitas ganda kepada Prabowo sebagai Presiden, dan juga kepada Jokowi yang memungkinkan pengaruhnya besar terhadap kepolisian RI," ungkapnya.

Lebih lanjut, Efriza menambahkan, pertemuan tersebut juga memberikan pesan bahwa keberadaan Polri sebagai 'partai cokelat' atau parcok memang benar adanya. 

Pasalnya, para perwira menengah Polri justru meminta arahan kepada Jokowi yang saat ini sudah bukan lagi sebagai presiden.

Dia mengatakan, Polri semestinya memahami jika pimpinan tertinggi mereka saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto. 

Sehingga seluruh petinggi Polri dan TNI harus tunduk kepada Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi.

"Prabowo sebagai Presiden memang niatnya baik mengajak para mantan presiden mendukung pemerintahannya, ternyata malah dianggap urusan pemerintahan perlu juga melapor kepada mantan presiden Jokowi, ini persepsi salah, karena mereka statusnya masih sebagai pejabat negara. Sementara Jokowi adalah sekadar mantan presiden. Jika membutuhkan saran Jokowi, pertanyaannya apakah Prabowo mengetahuinya?" tandasnya.