Ketegangan Politik Indonesia akan Naik

Oleh: Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Politik Merah Putih)

Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia konon diinisiasi oleh belasan gugus relawan Jokowi ( Presiden ) segera dihelat di 34 provinsi, dalam rentang waktu mulai 27 Agustus 2022 hingga Maret 2023. Sikap sinis sebagian netizen langsung muncul semua itu gagasan Presiden bersama oligarki

Musra Indonesia, dipastikan atas restu bahkan dugaan kuat ide juga datang dari Presiden , sekalipun kepada publik dibungkus bahwa kegiatan tersebut diinisiasi oleh relawan Jokowi.

Beberapa hari lalu Presiden telah mengundang beberapa perwakilan dari relawannya ke Istana. Dikemudian hari langsung muncul ada rencana Musyawarah Rakyat Indonesia ( Musra Indonesia ). Lengkap dengan susunan Panitia Dewan Pakar dan Ketua Pelaksana.

Panitia Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) yang digagas sejumlah kelompok relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis daftar nama tokoh-tokoh yang terlibat sebagai panitia gelaran tersebut.

Salinan daftar kepanitiaan telah tersebar luas di media sosial. Ketua Pelaksana Musra Panel Barus, Kamis (4/8). Salinan itu menyebutkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Penanggung Jawab Musra.

Kemudian, tokoh buruh Andi Gani Nena Wea ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah. Ia membawahi 16 anggota dewan pengarah, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Rudiantara.

Selain itu, ada Bendahara Umum Projo Panel Barus yang menjadi Ketua Pelaksana Musra. Ia memiliki delapan orang wakil. Musra juga melibatkan 14 tokoh dari kalangan militer dan akademik yang menjadi dewan pakar. Salah satunya adalah mantan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik Badan Intelijen Negara (BIN) Soedarmo.

Hebat betul relawan Jokowi bisa menyusun Gelaran Musra Indonesia dengan melibatkan pejabat setingkat menteri dan mantap pejabat tinggi negara.

Nampaknya mereka juga sudah mencoba menerobos ke Perguruan Tinggi. Tiba tiba menyeruak informasi melalui media sosial sejumlah akademisi menolak undangan dari relawan Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Dewan Pakar Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia. Pertama datang dari Rektor Universitas Indonesia (UI) Arie Kuncoro. Arie beralasan dirinya sibuk memimpin UI.

Kemudian, peneliti komunikasi politik yang juga mantan Guru Besar UI Effendi Gazali menyampaikan hal serupa. Penolakan juga datang dari Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria. Arif dengan tegas menolak undangan itu. “Yang pasti rektor harus menjaga independensi dan tidak boleh berpolitik praktis,” ucap Arif melalui pesan singkat, Jumat (5/8).