Ia pun menjelaskan bahwa data merupakan bagian dari proses bisnis pemerintah, yang mana pemerintah sendiri memiliki payung hukum. Oleh karena itu, sudah tepat jika dikatakan pemerintah yang bersalah.
“Yang menjadi korbannnya warga negara, masyarakat. Jadi, negara bukan hanya harus hadir, tetapi harus bertanggung jawab,” ujar Gildas dalam podcast Deddy Corbuzier yang diunggah pada Rabu (14/09/2022).
Baca Juga: Gawat! Dibeberkan Langsung Koordinator FORMASI, Benarkah Data Masyarakat Indonesia Dijual di Dark Web?
Menurut Gildas, pemerintah sendiri sering mewajibkan masyarakat dalam menjalankan suatu proses yang berkaitan dengan data, tetapi pemerintah juga yang tidak mampu dalam menjaga data tersebut.
“Kita tidak bilang spesifik kementerian lembaga, tapi pemerintah kan sebagai satu kesatuan,” jelasnya.
Gildas juga menjelaskan bahwa ada banyak kemungkinan yang terjadi jika data pribadi masyarakat bisa jatuh ke tangan yang salah, seperti mencuri data pribadi dan menggunakannya untuk keperluan yang berkaitan dengan uang.
Artikel Terkait
Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran
VIRAL Beredar Foto MABA Fakultas Kehutanan UGM 1980, Tak Ada Potret Jokowi?
Gibran dan Dua Rekannya Ditangkap Polisi terkait Dugaan Penggelapan Duit Rp 15 Miliar
Kejagung Sita Rupiah-Mata Uang Asing Riza Chalid