“Nepotisme partai sudah sangat akut dan membahayakan kepentingan masyarakat. Sekarang kita tidak bisa lagi membedakan apakah keputusan yang diambil partai itu untuk rakyat atau untuk keluarga. Ini kondisi yang sangat berbahaya,” kata Direktur Gerakan Perubahan Indonesia ini.
Di satu sisi Muslim Arbi melihat biaya politik Indonesia sangat mahal.
Untuk menjadi seorang anggota DPR RI, misalnya, di samping harus dekat dengan elit partai juga harus mempunyai modal besar.
Akibat biaya mahal, para calon mencari modal di luar dirinya sedang pemilik modal tidak mau duitnya keluar percuma.
Menurutnya, ujungnya adalah adanya kesepakatan antara pemodal dengan para calon bahwa mereka akan melaksanakan apa yang dimaui pemilik modal jika nanti meeka terpilih.
“Itulah praktek politik di Indonesia sekarang. Nepotisme dan oligarkisme. Ini mengerikan dan mencederai masa depan politik Indonesia. Praktik politik menjadi penuh dengan transaksi politik dan ekonomi,” kata Muslim.
Uji materi terhadap pasal itu, kata Muslim, dimaksudkan untuk memotong mata rantai agar praktek buruk itu bisa dicegah.
“Sayang, upaya kita, para pemimpin yag sadar atas bahaya Nepotisme dan Oligarki itu kandas di tangan sikap kaku dan konservatif MK,” keluhnya.
Sumber: fnn.co.id
Artikel Terkait
OTT KPK Gagalkan Gubernur Riau Kabur, Ini Identitas dan Modus yang Bikin Heboh
BREAKING: KPK Umumkan Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Pagi Ini! Ini Fakta OTT dan Uang Sitaan Rp1 Miliar+
Ustadz Abdul Somad Beri Dukungan Usai Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Ini Pesan Hadistnya
OTT KPK! Harta Fantastis Gubernur Riau Abdul Wahid Tembus Rp4,8 Miliar, Ini Rinciannya