Surat Tandingan Tolak Pemakzulan Gibran Dari Purnawirawan Diam-Diam Muncul di DPR, Bisikan Sang Jendral Yang Pernah Pensiun!

Mereka menyerukan pemakzulan Gibran karena dianggap tidak layak memimpin negara bila terjadi sesuatu pada Presiden Prabowo.

Namun di sisi lain, kelompok organisasi resmi justru menyatakan sebaliknya.

Bahkan sempat menyindir gerakan pemakzulan sebagai tidak punya legal standing dan hanya mewakili sekelompok kecil elit militer yang tidak mewakili keseluruhan purnawirawan.

Sementara itu, dari sisi politik, dukungan terhadap pemakzulan Gibran terlihat melemah.

Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa partainya tidak akan menjadi penggerak pemakzulan, karena lebih memilih menjaga tradisi kepemimpinan 5 tahunan.

PDIP disebut tidak ingin menciptakan instabilitas politik di tengah krisis ekonomi dan geopolitik global.

Bahkan Aria Bima mengaku mendapat instruksi dari Megawati Soekarnoputri untuk tetap hadir dalam pelantikan Prabowo-Gibran lalu, menandakan partai banteng tak akan frontal.

Para purnawirawan pro-pemakzulan menyuarakan kekhawatiran serius: jika sesuatu terjadi pada Presiden Prabowo, Gibran dinilai tidak memiliki kapasitas cukup untuk memimpin Indonesia dalam kondisi krisis global.

Mereka menyebut Gibran lebih banyak menjadi “beban negara” dibanding memberikan manfaat nyata sebagai wakil presiden.

Namun kalkulasi ini kembali pada peta kekuatan partai politik, yang hingga kini belum satu suara.

Selama tak ada restu dari Presiden Prabowo maupun partai-partai besar, wacana pemakzulan kemungkinan besar akan digantung di udara.

Pertarungan sengit ini bukan sekadar soal jabatan, tapi mencerminkan perpecahan elite militer, ego antar generasi, serta tarik-ulur antara kepentingan konstitusi dan kepentingan kekuasaan.

Apakah pemakzulan Gibran akan benar-benar digulirkan, atau justru kandas di tengah jalan?

Jawabannya kini ada di tangan DPR, dan tentu di balik bisikan para jenderal senior yang tak pernah benar-benar pensiun dari panggung politik.

Sumber: PorosJakarta