Pola respons MK terhadap berbagai gugatan tampak berbeda di kedua era. Syarat dukungan 20% yang berkali-kali digugat di era Jokowi selalu ditolak MK. Namun, di era Prabowo, gugatan serupa justru dikabulkan. Hal serupa terjadi pada syarat dukungan untuk Pilkada yang dipotong menjadi separuhnya.
Pengecualian terjadi pada gugatan syarat usia minimal yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden. Putusan tersebut justru dikeluarkan di era Jokowi dan dianggap menguntungkan pihak tertentu.
Implikasi dan Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah
Putusan-putusan MK terkini memberikan pekerjaan rumah yang kompleks dan mendesak bagi lembaga eksekutif dan legislatif. Selain harus menyesuaikan regulasi pemilu, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan besar untuk menempatkan kembali ribuan anggota Polri ke posisi semula dalam waktu yang terbatas.
Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan harus disesuaikan tanpa penundaan. Dinamika ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam hubungan antara lembaga konstitusi dan kekuasaan eksekutif dari masa ke masa.
Artikel Terkait
Link Video Bocil Block Blast Viral: Hoaks atau Bahaya Nyata? Ini Fakta Mengejutkannya!
MUI Bongkar Masalah KUHP Baru: Nikah Siri & Poligami Bisa Dipidana, Benarkah Langgar Hukum Islam?
The Simpsons Ramal Kematian Trump 2026? Ternyata Ini Fakta Mengejutkan di Balik Video Viral!
Prabowo Tantang Swasembada Pangan 1 Tahun: Negara Kaya, Rakyat Miskin Itu Tidak Masuk Akal!