"Bahkan ada yang menilai utang pembangunan kereta cepat tidak akan selesai hingga kiamat bila hanya mengandalkan penjualan tiket. Itu mengesankan, pembangunan kereta cepat tidak didasari studi kelayakan yang akurat," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Jamiluddin, pemerintah sudah tidak selayaknya melanjutkan pembangunan kereta cepat ke Surabaya bila hanya mengandalkan anggarannya dari utang.
"Pemerintah tidak boleh lagi seperti besar pasak daripada tiang. Lagipula, siapa pun bisa melakukan pembangunan bila sumber dananya dari utang. Karena itu, bukan prestasi bila membangun atas dasar utang, termasuk melanjutkan kereta cepat ke Surabaya," katanya.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk menyetop proyek tersebut kalau harus melanjutkan hingga Surabaya.
"Jadi, pemerintah sudah seharusnya menyetop pembangunan atas dasar utang. Jangan lagi bebani rakyat untuk membayar utang negara hanya untuk pembangunan mercusuar," tutupnya.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Duit Ratusan Miliar Gagal Beli Hati: Pengakuan Hercules soal Tawaran Jenderal Bintang Dua untuk Jegal Prabowo
Kebobolan! Menkeu Ngaku Sistem Anggaran Kemenkeu Jebol, 21.801 Motor Listrik MBG Lolos Tanpa Izin
Kondisi Terbaru Kamaruddin Simanjuntak: Pengacara Pembongkar Kasus Sambo Kini Sakit – Begini Fakta Terkininya
Desak Bareskrim! 40 Ormas Islam Geruduk Polri Minta Ade Armando, Grace Natalie, dan Abu Janda Segera Diproses Hukum