JOKOWI: Lebih Baik Ngaco Daripada Ngaku

Sebelumnya, Jokowi sempat mengatakan bahwa ia tidak punya kewajiban hukum untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik. 

Bahkan ia mempertanyakan: hak apa yang dimiliki publik untuk meminta hal tersebut? Ini adalah puncak dari absurditas dalam demokrasi. 

Seorang pejabat publik, apalagi ex-presiden, pernah memegang mandat dari rakyat. 

Kredibilitasnya harus dibuka selebar-lebarnya untuk diperiksa, diuji, dan dikritisi. Karena tanpa itu, demokrasi akan berubah menjadi sistem kepercayaan buta—mirip seperti dogma.

Pernyataan bahwa ia tidak punya kewajiban hukum bisa saja benar secara sempit. 

Tapi bukankah semangat kepemimpinan adalah juga tanggung jawab moral? Bukan soal wajib atau tidak wajib, tapi tentang mau atau tidak mau. 

Dan sikap Jokowi menunjukkan satu hal yang jelas: ia lebih memilih mempertahankan misteri ketimbang menjawab secara jujur.

Barangkali karena itulah, publik mulai membaca Jokowi bukan lagi sebagai tokoh yang jujur, sederhana, dan transparan seperti narasi yang dibangun sejak 2014, melainkan sebagai figur yang lihai menghindar dari pertanggungjawaban, sambil membungkus semuanya dalam citra populis yang menenangkan. 

Ia bisa tampil santai di tengah badai, tapi diam ketika publik menuntut kebenaran.

Di titik inilah frasa “lebih baik ngaco daripada ngaku” menjadi relevan. Sebab dalam setiap peluang untuk menjelaskan, yang dipilih justru jalan zig-zag. 

Dalam setiap kesempatan untuk membuka, yang ditawarkan justru penutupan. Maka bukan kebenaran yang dimenangkan, melainkan kepalsuan yang dipelihara dengan retorika.

Jika dulu masyarakat percaya bahwa Jokowi adalah simbol kesederhanaan, hari ini banyak yang mulai melihatnya sebagai sosok yang melindungi masa lalunya dengan kabut ketidakterbukaan. 

Dan sejarah—seperti yang selalu diingatkan oleh waktu—tak pernah ramah kepada mereka yang lebih memilih berkelit daripada mengakui.

***

Sumber: FusilatNews