Gaduh Ijazah Palsu Jokowi, Megawati Terus Bungkam: Sudah Tahu Sejak Awal?

Jadi kalau sekarang ada dugaan ijazah palsu, maka PDIP juga bisa diseret. Sebagai pihak yang ikut melegalkan. Turut memuluskan jalan.

Dugaan sementara, Mega dan PDIP-nya tidak bersuara bukan karena tidak tahu. Tapi jsutru karena terlalu tahu. Dan, terlibat terlalu dalam..

Saling Sandera?

Di hadapan publik, Megawati berkali-kali menyebut Jokowi sebagai “petugas partai”. Artinya: Jokowi di bawah kendali Mega. Paling tidak, secara teori begitu.

Tapi kenyataannya berbeda. Setelah naik jadi presiden, terutama pada periode kedua, Jokowi justru pelan-pelan meninggalkan PDIP. 

Dia membangun kekuatan sendiri. Mengatur koalisi sendiri. Bahkan secara pasti meminggirkan Puan yang jadi harapan Mega. 

Lalu sibuk membangun dinasti. Gibran jadi walikota Solo. Lalu didorong jadi Wapres. Bobby, menantunya jadi Walikota Medan, kemudian Gubernur Sumut. Si bungsu Kaesang, sim salabim, jadi Ketum parTAI PSI.

Kini PDIP tak berani menyerang Jokowi. Bisa jadi ini karena Jokowi tahu banyak soal jerroan PDIP. Singkat kata, mereka saling sandera.

Mega tahu soal ijazah Jokowi. Sebaliknya, mantan tukang mebel dari Solo tahu soal borok internal partai. Tentang uang. Tentang manuver. Tentang kompromi.

Diamnya Mega bisa jadi adalah bagian dari perjanjian diam-diam kedua belah pihak. Mereka sepakat untuk saling menjaga. Kalau satu meledak, semua ikut hancur. Tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Satu mati, mati semua.

Isu ijazah bukan perkara kecil dan sepele. Ini bom waktu. Kalau benar palsu, maka semua proses pemilu sejak 2014 bisa cacat hukum.

Bayangkan efeknya: Semua kebijakan, undang-undang, bahkan keputusan strategis negara jadi tak sah.

Mega paham ini. PDIP ngerti betul. Mereka tak berani menyalakan api, karena bisa membakar mereka juga. Membakar semua! Mereka takut runtuh bersama.

Kita ulang lagi pertanyaannya:

Kenapa Mega terus bungkam? Apa karena takut rahasianya ikut terbongkar? Atau karena memang sejak awal ikut bermain?

Rakyat butuh kejujuran. Butuh transparansi. Butuh pemimpin yang bersih, bukan hasil kompromi dan manipulasi.

***