Meski menyampaikan kritik tajam, Bahlil kemudian meluruskan bahwa data terbaru kemungkinan memang berasal dari PLN, dan ia sendiri belum menerima laporan lengkap dari jajarannya.
Ia lalu menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi swasembada energi, termasuk menyasar desa-desa terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik nasional.
Menurut Bahlil, pendekatan elektrifikasi akan difokuskan pada pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama untuk desa-desa yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik dari pusat kabupaten atau kecamatan.
"Jadi desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota/kabupaten atau kecamatan. Tapi kalau dia mempergunakan PLTS maka jaringan lokal aja yang kita pakai," jelas Bahlil.
Ia juga menyinggung soal pembiayaan program elektrifikasi yang selama ini dititipkan melalui anggaran PLN.
Ke depan, lanjut Bahlil, anggaran tersebut akan dikelola langsung oleh Kementerian ESDM dengan mekanisme yang lebih sesuai dengan perencanaan nasional.
"Nanti itu kami akan bahas bersama-sama ke menteri keuangan, biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara," tandasnya.
👇👇
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara