Meski menyampaikan kritik tajam, Bahlil kemudian meluruskan bahwa data terbaru kemungkinan memang berasal dari PLN, dan ia sendiri belum menerima laporan lengkap dari jajarannya.
Ia lalu menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi swasembada energi, termasuk menyasar desa-desa terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik nasional.
Menurut Bahlil, pendekatan elektrifikasi akan difokuskan pada pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama untuk desa-desa yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik dari pusat kabupaten atau kecamatan.
"Jadi desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota/kabupaten atau kecamatan. Tapi kalau dia mempergunakan PLTS maka jaringan lokal aja yang kita pakai," jelas Bahlil.
Ia juga menyinggung soal pembiayaan program elektrifikasi yang selama ini dititipkan melalui anggaran PLN.
Ke depan, lanjut Bahlil, anggaran tersebut akan dikelola langsung oleh Kementerian ESDM dengan mekanisme yang lebih sesuai dengan perencanaan nasional.
"Nanti itu kami akan bahas bersama-sama ke menteri keuangan, biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara," tandasnya.
👇👇
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Buka Suara: Menteri Turun ke Bencana, Pencitraan atau Bukti Nyata?
Gus Yahya Tantang Rais Aam: Selesaikan di Muktamar 2026! Ini Kata-Katanya
Roy Suryo Bersumpah Demi Allah: Ini Bukti Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Hilang Saat Diperiksa di UGM
Presiden Prabowo Turun Tangan! Audit 4 RS Papua Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak