"Kita menyadari keberadaan lembaga think tank ini juga menjadi justifikasi untuk tindakan-tindakan dan langkahnya Prabowo," kata Arsinaldi saat dihubungi, Sabtu (5/7/2025).
Dengan justifikasi yang positif, Prabowo terlihat memiliki legacy yang dapat dijadikan modal pada Pilpres 2029.
"Karena bagaimanapun, sekarang kan sudah banyak kritik terhadap Prabowo. Dan orang mencoba juga untuk, ibaratnya, mempertahankan bahwa Prabowo itu hebat, tapi faktanya tidak seperti itu," kata Asrinaldi.
Kebutuhan atas legacy itu menjadi penting, karena persaingan pada Pilpres 2029 sangat ketat, setelah MK menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Konsekuensinya persaingan semakin terbuka, karena akan banyak kandidat-kandidat calon presiden-wakil presiden yang bertarung.
Mengutip dari Antara, Dewan Penasihat Prasasti Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Prasasti hadir sebagai lembaga think tank dengan tugas utama memberikan penilaian objektif terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintahan Prabowo.
Dia mengklaim Prasasti tidak akan menjadi alat propaganda pemerintah.
Prasasti ke depan akan menjadi mitra strategis dalam penilaian sejumlah program kebanggaan Prabowo, seperti makan bergizi gratis hingga program ketahanan pangan.
Selain diisi oleh orang dekat Prabowo, terdapat pula sejumlah ahli dengan berbagai latar belakang yang mengisi struktur Prasasti, seperti jajaran Dewan Penasihat terdapat Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI 2003-2008), Gandi Sulistiyanto (Dubes RI untuk Korsel 2021-2023), Ellyus Achiruddin, dan Prijono Sugiarto.
Dewan Pengawas diisi oleh Soedradjad Djiwandono (Gubernur BI 1993-1998), Fuad Bawazier (Menkeu 1998), Jimly Asshiddiqie (Ketua MK 2003-2008), Ronald Waas, Ilya Avianti, dan Laode Masihu Kamaluddin.
Dewan Pakar Prasasti beranggotakan figur-figur teknokrat seperti Chatib Basri (Menkeu 2013-2014), Arcandra Tahar (Wamen ESDM 2016–2019), Erica Soeroto, Halim Alamsyah, Nawal Nely, dan Pramudya A Oktavinanda.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Roy Suryo Bocorkan 3 Ciri Ijazah Asli UGM: Ini Alasan Ia Yakin 99,9% Dokumen Jokowi Palsu
Partai Prima Tantang Nasdem: Berani Naikkan PT ke 10 Persen, Kalau Sungguh-Sungguh!
Jokowi Dukung Revisi UU KPK 2024: Pengakuan Dosa atau Drama Politik 2029?
Usulan PT 7%: Ancaman Nyata bagi Kedaulatan Rakyat atau Cuma Rekayasa Politik?