PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ini Solusi Revolusioner Mereka untuk Hentikan Politik Uang

Menanggapi kekhawatiran maraknya praktik politik uang (money politic) akibat tingginya biaya politik, PDIP merekomendasikan serangkaian solusi transformatif. Rekomendasi utama adalah transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara pemilu.

PDIP mendorong penerapan teknologi, seperti sistem e-voting, untuk menciptakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi. Selain itu, partai ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi pelanggaran pemilu, termasuk praktik money politic dan pencegahan "mahar politik" atau pembiayaan untuk rekomendasi calon.

Pembatasan Biaya Kampanye dan Profesionalitas Penyelenggara

Rekomendasi Rakernas PDIP juga menyoroti pentingnya pembatasan biaya kampanye yang realistis serta peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jamaluddin berargumen bahwa sistem Pilkada yang bersih dan transparan akan melahirkan pemimpin yang benar-benar berdedikasi untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya bagi para penyokong modal besar. "Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital," tegasnya.

Dengan rekomendasi ini, PDIP menempatkan diri sebagai partai yang berkomitmen menjaga marwah demokrasi langsung di Indonesia, sambil mengusung modernisasi sistem pemilu untuk mengatasi tantangan biaya dan integritas.