"Pilihan hadir di Rakernas PSI ketimbang sidang kasus ijazah membuka ruang tafsir kritis publik," ujar Efriza. Ia menegaskan bahwa politik tidak hanya bekerja atas fakta, tetapi juga persepsi yang terbentuk di ruang publik.
Strategi Politik Jokowi Hadapi Proses Hukum
Efriza yang merupakan Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) meyakini, Jokowi sepenuhnya sadar akan risiko persepsi publik. Menghadiri sidang berisiko mengikis citra dan pengaruh politiknya serta keluarga.
Sebaliknya, kehadiran di forum politik seperti Rakernas PSI berpotensi memperkuat posisi tawar, menjaga citra, serta mempertahankan kepentingan pribadi dan keluarga. Oleh karena itu, langkah ini dinilai sebagai strategi politik yang disadari sepenuhnya.
"Persepsi tentang pengaruh politik Jokowi di PSI dapat dipahami sebagai bagian dari strateginya menghadapi proses hukum secara terbuka," pungkas Efriza.
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?