Ia mencontohkan insiden tertahannya kapal Pertamina di Selat Hormuz yang berdampak langsung pada pasokan energi Indonesia. Dalam situasi kritis tersebut, pemerintah terpaksa mencari alternatif sumber energi dari negara lain. Langkah strategis ini seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ESDM, namun justru diambil alih langsung oleh Presiden Prabowo melalui kunjungan ke sejumlah negara, seperti Jepang dan Rusia.
“Sebagai Menteri ESDM, Bahlil seharusnya malu ketika bidang kerjanya diambil alih presiden. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tegas Jamiluddin.
Selain itu, Bahlil juga dinilai memiliki keterbatasan dalam jejaring internasional. Padahal, posisi Menteri ESDM menuntut kemampuan diplomasi energi yang kuat serta hubungan yang luas dengan para menteri energi dari berbagai negara. Ketiadaan jaringan global yang memadai membuat tugas-tugas strategisnya harus dikerjakan oleh Presiden.
“Hal itu mengindikasikan Bahlil tidak memiliki jaringan internasional yang memadai. Akibatnya, tugas-tugas strategisnya harus diambil alih Presiden,” pungkas Jamiluddin.
Dengan berbagai catatan kritis tersebut, wacana reshuffle Menteri ESDM dinilai semakin relevan sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk meningkatkan kinerja kabinet dan memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga.
Artikel Terkait
Terkuak! Video Ceramah JK yang Dituding Nistakan Agama Ternyata Hasil Manipulasi Konteks, Ini Fakta Lengkapnya
Kasus Ijazah Palsu Jokowi Kembali Mencuat! Aktivis Desak Pengadilan Terbuka, Prabowo Diminta Turun Tangan
Menteri Keuangan Purbaya Bongkar Bobrok Birokrasi: Digeser Baru Nangis-nangis, 2 Dirjen Dicopot!
Mahfud MD Bongkar Alasan Hukum: Mengapa Tuduhan Makar ke Saiful Mujani Dinilai Mengada-ada?