Seru! Debat Panas Soal Dinasti Politik, Rizal Ramli Singgung Gibran-Kaesang

Polhukam.id - Krisis ekonomi yang mengakibatkan munculnya people power di Sri Lanka jadi sorotan dunia internasional termasuk di Tanah Air. 

Salah satu yang jadi perhatian menyangkut dinasti politik dari pemerintahan Sri Lanka tersebut.

Menurut pakar komunikasi politik Henri Satrio atau Hensat menyinggung pemicu krisis di Sri Lanka karena adanya dinasti politik. 

Dia menyebut dinasti politik di negara itu luar biasa karena antara Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Keuangan merupakan saudara kandung.

"Dinasti politik yang terjadi di Sri Lanka memang luar biasa. Jadi, kalau saya tidak salah Presiden, Perdana Menteri, Menteri Keuangan itu saudara kandung, kakak-beradik," kata Hensat dalam Catatan Demokrasi tvOne yang dikutip VIVA pada Rabu, 13 Juli 2022. 

Dia menyebut dinasti politik itu bertambah karena diduga ada saudara Presiden Sri Lanka yang jadi menteri transportasi. 

"Terus ada satu lagi saudara, anaknya kalau nggak salah anak Perdana Menteri, jadi Menteri Pertanian. Jadi, memang dinasti politiknya sudah luar biasa," ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Paparan Hensat itu kemudian ditanggapi pengamat politik Boni Hargens. 

Menurutnya, regenerasi politik itu ada hampir di setiap negara, bukan hanya di Indonesia.

"Nah, di Indonesia dan di banyak negara dinasti itu juga terjadi. Di Indonesia saya mungkin tidak bisa mengatakan semuanya dinasti, karena regenerasi politik dalam keluarga tidak selalu dinasti," tutur Boni. 

Menurut Boni, dinasti itu merujuk dalam peralihan kekuasaan melalui pemilu.

"Kata dinasti mengacu kepada peralihan kekuasaan karena kewenangan apa, siapa pendahulunya mewarisinya karena garis keturunan. Bukan karena sistem married," lanjut Boni.

Belum selesai Boni bicara, penagamat kebijakan publik Acmad Nur Hidayat menimpali. 

Boni pun sempat meminta Ahmad agar tak menyelanya bicara. 

"Sebentar, sebentar bos," tutur Boni,

Ahmad pun menanyakan kepada Boni, apa seorang Presiden yang mengangkat keluarganya jadi pejabat dapat disebut dinasti atau tidak.

Boni merespons dengan menjawab soal dinasti politik jika Presiden beri jabatan kepada keluarganya yang tak punya kompeten dan menyalahi prosedur.

"Kalau misalnya Presiden memberikan jabatan atau memberikan akses supaya anaknya menjabat tapi anaknya tidak kompeten dan prosesnya menyalahi prosedur demokrasi, that's dinasty," ujar Boni.

Achmad kemudian menyinggung Jokowi yang memajukan anak dan menantunya jadi pejabat kepala daerah.