POLHUKAM.ID -Analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia mengkritisi lembaga penegakan hukum yang berpotensi digunakan untuk menghajar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Ujang Komarudin bahkan menilai, KPP, yang mengusung Anies Baswedan, terancam ambruk akibat praktik yang diselewengkan oleh lembaga penegakan hukum.
"Ini menjadi problem kita. Kita mengkritisi penegakan hukum yang harusnya ada di tengah," katanya kepada CNN News Indonesia dikutip Liberte Suara, Minggu (18/6/2023).
"Saya melihat ada kemungkinan kaitannya dengan penjegalan Anies Baswedan. Kita melihat bahwa lembaga hukum kita diugunakan untuk menghajar lawan politik tetapi mengamankan kawan politik," terang Ujang.
Sebagai pembanding, Ujang menjelaskan bahwa pada pemilihan presiden (pilpres) 2019, terjadi praktik semacam itu dengan lebih jelas. Masalahnya, praktik ini tidak berbeda dengan yang terjadi sekarang menjelang pilpres 2024.
"Kita punya pengalaman (pilpres) 2019 yang lalu, banyak kalangan lawan koalisi pemerintah yang dipenjarakan, lalu ini clear. Hari ini juga hampir sama," ujarnya, menambahkan.
Korupsi, kata akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia itu, menjadi salah satu instrumen yang paling mudah digunakan untuk melemahkan lawan politik pemerintah.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Datang ke Cikeas Tanpa Undangan: SBY & AHY Bereaksi, Ini Motif Tersembunyi!
Buku Otak Politik Jokowi Segera Terbit: Riset Neurologi Ungkap Sisi Lain Jokowi?
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?