Said Iqbal juga menyentil dua partai yang menolak UU Cipta Kerja yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tidak sekadar lip service. Tetapi juga harus berani memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi fakta.
“Saya Presiden Partai Buruh menantang Menko Perekonomian dan jajaran menteri lain serta pimpinan DPR RI, kami tantang untuk datang pada tanggal 6 Juli 2023 dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR RI,” lanjutnya.
Bilamana tantangan 6 Juli tidak diindahkan, maka Partai Buruh akan menggelar aksi besar serempak di seluruh Indonesia dan juga akan melapor ke International Labour Organization (ILO).
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Impor 105 Ribu Pikap India Ditolak, Mahasiswa Desak Dirut Agrinas Dicopot!
Gagal Total Negosiasi ART? Pakar Sebut Tim Ekonomi Prabowo Hanya Jadi Janitor AS
Ijazah Paket C Tiyo Ardianto Disorot, Buni Yani: Tak Masalah, Ini Justru Buktikan...
Roy Suryo Cs Terancam? Ini Alasan Proses Hukum Kasus Ijazah Jokowi Diprediksi Masih Panjang