Namun, harus mendapat persetujuan dari partai yang telah bergabung sebelumnya dalam koalisi tersebut.
"Tidak seperti ini mainnya. Tapi ya, artinya Demokrat tetap fokus ikhtiar politik 2024. Kita nggak terganggu."
"Masayarakat bisa menilai Demokrat partai yang berhasil menyejahterakan rakyat di bawah kepemimpinan Pak SBY. Kondisi saat ini pun masih dinamis," beber Julham.
Julham juga menuturkan, soal jatah cawapres, bukan permintaan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Melainkan permintaan Anies secara pribadi melalui tulisan tangan yang diberikan kepada putra sulung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
"Sikap dan caranya ini boleh dibilang ceroboh, terkesan itu nggak istiqomah. Baru tanggal 25 kemarin. Demokrat tidak pernah meminta AHY cawapres, Anies yang meminta melalui tulisan tangannya," ungkapnya.
Julham pun menyinggung soal etika politik terkait keputusan yang dianggap telah mengkhianati AHY dan Demokrat tersebut.
"Kami Demokrat punya etika politik, moral politik kami jaga. Kalau di depan A ya A. Bukan di depan A di belakang B," ujar Julham.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara